Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
DATA Riskesdas 2018 mengungkapkan bahwa prevalensi stunting Jawa Timur (Jatim) saat ini tidak terpaut jauh dari angka nasional, yaitu mencapai 26,91% dengan resiko stunting tertinggi pada kabupaten Probolinggo, Trenggalek, Jember, Bondowoso dan Pacitan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elestianto Dardak saat menjadi keynote speaker dalam webinar yang diselenggarakan YAICI bersama PP Aisyiyah, Selasa (28/7).
“Ini PR (pekerjaan rumah) bersama mengingat di dalam roadmap penurunan stunting, pada 2024 harapannya bisa di bawah 25%. Karena itu, langkah awal dengan memastikan ibu dan bayi mendapat gizi yang baik,” ujar Emil Dardak.
Emil mengatakan, permasalahan gizi memang erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat. Namun stunting tidak melulu terjadi karena kemiskinan, melainkan karena ketidakdisiplinan masyarakat.
“Stunting tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat ekonomi rendah, karena penerapan disiplin gizi bukan hanya berkaitan dengan kemampuan membeli makanan, tapi juga pilihan pangannya,” jelas Emil.
Lebih lanjut, Emil mengungkapkan sebuah program yang pernah dilakukan di Pandeglang pada 2019 dimana ditemukan bahwa stunting terjadi karena kesalahpahaman masyarakat yang beranggapan kental manis adalah susu dan diberikan kepada anak.
“Lalu dilakukan upaya terpadu, kental manis di ganti susu dan ada perbaikan. Ini kemudian dikoordinasikan dengan dinas kesehatan propinsi untuk dilakukan upaya yang sama di Jatim,” ungkap Emil.
Dalam kesempatan tersebut, Emil Dardak juga menyampaikan apresiasi terhadap YAICI dan PP Aisyiyah atas konsistensinya menggalakkan edukasi dan literasi gizi untuk masyarakat. Namun, ia berharap target dari literasi gizi tidak hanya menyasar ibu dan anak, namun lingkungan sekitar yang mempengaruhi ibu.
“Ibu-ibu muda saat ini yang rata-rata kelahiran 1990 - 2000, adalah generasi millenial yang pastinya melek teknologi dan informasi. Tapi terkadang, pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh orang-orang disekitarnya, orang tua, mertua atau nenek. Karena itu, edukasi mengenai gizi dan kental manis juga harus diberikan kepada generasi yang lebih tua ini,” imbuh Emil.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani yang hadir dalam kesempatan tersebut mengingatkan, pembicaraan mengenai gizi anak harus berawal dari keluarga. Oleh karena itu, tingkat edukasi orang tua sangat mempengaruhi kualitas anak dan keluarga tersebut.
Sayangnya, berdasarkan profil keluarga BKKBN, sebanyak 16,95% atau kurang lebih 10 juta keluarga Indonesia masuk kategori prasejahtera. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan kepada keluarga,terdapat 51,5% kepala keluarga yang menginjak pendidikan hanya sampai jenjang SD.
“Bisa dibayangkan dengan situasi seperti ini, bagaimana tumbuh kembang anak-anak kita, belum lagi saat ini kita memasuki masa pandemi,” ungkap Netty.
Karena itu, dibutuhkan kerja sama multi stakeholder untuk mengadvokasi keluarga keluarga prasejahtera, dan keluarga rentan miskin agar kebutuhan gizi anak dan keluarga tetap tercukupi.
Di samping itu, Netty mengatakan perlu menyadarkan masyarakat dalam menghindari makanan atau minuman (mamin) yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang seperti stunting dan gizi buruk.
“ Salah satunya dalam hal pemberian susu kepada anak-anak, dimana masih banyak orang tua yang sering salah memahaminya. Masih banyak para orang tua, utamanya dari masyarakat tidak mampu, itu menganggap susu kental manis sebagai pilihan tepat bagi anaknya.,” jelas Netty.
Dra. Chairunnissa. M. Kes, Ketua Mejelis Kesehatan PP Aisyiyah, dalam kesempatan itu kembali mengingatkan kepada seluruh kader dan jajaran Aisyiyah, untuk tidak memasukkan kental manis dalam bantuan sosial dimasa pandemi Covid 19 ini.
“Mengedukasi dengan memberikan bantuan sembako yang benar adalah hal-hal yang kita lakukan untuk mengetasi stunting dimasa pandemi ini,” jelas Chairunnisa.
Ia juga mengingatkan, balita yang sudah terbiasa mengkonsumsi kental manis dapat berisiko terkena malnutrisi.
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kepedulian terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat, Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) dan Majelis Kesehatan PP Aisyiyah sejak tahun 2018 telah berkomitmen melakukan edukasi gizi dan cara bijak mengkonsumsi susu kental manis untuk masyarakat diberbagai daerah di Indonesia. (RO/OL-09)
Layanan yang disediakan dalam program Speling, antara lain poli spesialis anak, penyakit dalam, kandungan, paru, dan spesialis jiwa
Angka pernikahan dini di Kalsel jauh di atas rata-rata nasional 18%, sementara angka stunting nasional 19,8%.
Pajanan rokok pada ibu hamil berdampak risiko stunting seperti kelahiran bayi dengan berat badan rendah (BBLR) hingga zat berbahaya yang dapat menghambat pertumbuhan janin.
Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan penurunan stunting terbaik kedua secara nasional, setelah Jawa Barat.
Mengonsumsi makanan seperti ikan yang kaya omega-3 dapat membantu perkembangan otak dan mata janin.
PMT diperkenalkan sebagai salah satu metode untuk mendidik orangtua, khususnya di Posyandu, tentang cara membuat makanan yang menarik dan unik agar anak mau makan
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved