Mendagri: Bupati Mimika Harus Bisa Kelola APBD Transparan

SELAIN Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) di Kabupaten Mimika, Georgorius Okoare, tokoh masyarakat Suku Kamoro lainnya Marianus Maknaipeku juga mengeluhkan hal serupa. Dengan APBD Rp4,3 triliun belum bisa mengangkat SDM masyarakat suku Kamoro. Marianus meminta agar pemerintah pusat memperhatikan peningkatan kualitas SDM generasi muda Suku Kamoro sebagai suku asli di Mimika.

"Sekarang ini hak-hak politik kami diambil alih oleh orang lain. Kami menjadi penonton di tanah kami sendiri. Bahkan saat penempatan pegawai, anak-anak Kamoro dibuang ke wilayah pesisir, bahkan ada yang di-nonjob-kan. Tolong angkat anak-anak Kamoro menjadi ASN di Kabupaten Mimika,"  pinta Marianus.
  
Terkait sejumlah kritikan para tokoh masyarakat tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng agar benar-benar mengelola APBD secara baik dan transparan. Terutama menyangkut pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
  
"Mengenai banyak masyarakat masih tinggal di perumahan kumuh, ini tugasnya bapak bupati. Anggaran agar betul-betul dikelola dengan baik. Kemudian lebih transparan," kata Tito di Mimika, Rabu (23/7).

baca juga: Tokoh Kamoro Kaget APBD Mimika Rp4,3 Triliun Tapi Hasilnya Nol
  
Dalam kunjungannya ke Timika, Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian menerima berbagai aspirasi yang lebih banyak berkonsentrasi pada isu Dana Otsus yang berakhir pada 2021. Pemerintah pusat memberi sinyal kuat bahwa Dana Otsus akan diperpanjang lagi selama 20 tahun ke depan. DPD RI juga sebagai representasi daerah berjuang agar Otsus Papua tetap berlanjut.
  
"Kami DPD pasang badan untuk Otsus tetap berjalan untuk Papua. Kami DPD pertaruhkan ini tetap berlanjut, karena ini masih sangat kita butuhkan," kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. (OL-3)