Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
TOKOH masyarakat yang juga merupakan Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) di Kabupaten Mimika, Papua, Georgorius Okoare kaget setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung APBD Mimika 2020 mencapai Rp4,3 triliun.
"Saya baru tahu bahwa APBD Mimika Rp4,5 triliun (Rp4,3 triliun). Saya hampir mau pingsan ini bapak. Uang ini kemana, saya balik tanya," kata Gery sapaan akrabnya saat pertemuan antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan para tokoh masyarakat Kabupaten Mimika bertempat di Hotel Rimba Papua Timika, Rabu (22/7) malam.
Pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dengan para tokoh masyarakat Mimika itu juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto.
Gery menyoroti ketimpangan pembangunan di Kabupaten Mimika, terutama antara warga lokal dengan warga dari luar Papua meski dengan alokasi anggaran yang sangat fantastis untuk sebuah kabupaten dengan jumlah penduduk tidak lebih dari sekitar 300 ribu jiwa.
"Pembangunan ini nol bulat. Tidak ada, semua harus tahu itu," ujarnya
Ia menilai Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran dalam jumlah yang sangat besar ke Provinsi Papua dan Papua Barat selama masa Otonomi Khusus (Otsus) hingga kini. Hanya saja anggaran yang besar itu, katanya, justru banyak disalahgunakan oleh para pejabat di Papua sendiri, bukan dipakai untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
"Pemerintah Pusat itu sudah kasih uang untuk Papua dan Papua Barat, yang salah kita orang Papua sendiri. Pejabat Papua sendiri yang korupsi. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kenapa tidak tangkap orang-orang ini. Mau tuntut terima uang Otsus terus, sama saja, pembangunan tidak ada, nol," ucap Gery secara terbuka.
baca juga: UIN Sunan Kalijaga Gelar Perkuliahan Daring Hingga November
Tidak itu saja, Gery meminta Mendagri Tito Karnavian agar memberikan teguran keras kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang disebutnya kerap berangkat ke Jakarta.
"Bapak Mendagri, tolong bapak bupati kami ini jangan ke Jakarta terus, tapi tinggal di tempat untuk mengurus dan memperhatikan rakyat. Jangan-jangan bapak mereka yang panggil bapak bupati kami untuk pergi ke Jakarta membantu tugas-tugas bapak," pungkasnya. (OL-3)
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved