Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PROPAM Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memeriksa enam penyidik dari Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus. Mereka dilaporkan memeras tersangka kasus korupsi hingga ratusan juta rupiah.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Johanes Bangun membenarkan pemeriksaan enam penyidik tersebut. "Ada enam anggota yang diduga melakukan pemerasan. Dari enam yang diperiksa itu, satu orang diduga menerima sejumlah uang tetapi (jumlahnya) tidak seperti yang disampaikan itu," katanya di Kupang, Kamis (18/6).
Tersangka yang diduga menjadi korban pemerasan berinisial BT, satu dari enam tersangka kasus korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka pada 2018. Lima tersangka lainnya dalam korupsi tersebut ialah YN, EPMM, SDS, YKB, AKA, KAK, MB dan SB.
Namun, ia belum menyampaikan jumlah uang yang diperas karena masih dalam proses penyelidikan. Namun, jika masyarakat memiliki bukti terkait dugaan pemerasan tersebut, diminta menyerahkannya ke Propam Polda NTT. "Kita transparan," janji Kombes Johanes Bangun.
Satu hari sebelumnya, Kuasa Hukum BT, Joao Meco menyatakan kliennya diperas oleh penyidik polisi Rp700 juta. "Ada transfer ke nomor rekening dan nama orang yang menerima itu serta banknya jelas. Penyerahan uang kepada para polisi itu ada saksi, ada rekaman pelat mobil yang mereka pakai di mana lokasinya. Saksinya dua orang," kata Joao Meco.
Kombes Johanes mengatakan, satu penyidik yang diduga melakukan pemerasan, berstatus terperiksa. "Kita akan melakukan sidang disiplin, sanksi terberat bisa dipecat," ujarnya.
Menurutnya, Kapolda NTT Irjen Hamidin selalu mengingatkan penyidik harus profesional, tidak melakukan pungli, apalagi pemerasan. (OL-13)
Baca Juga: Pembagian BLT DD di Jambi Ricuh, Kantor Desa Dirusak
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin, mengatakan bahwa Kejaksaan tidak menerima laporan terkait adanya penggeledahan tersebut.
Kemampuan teknis dalam mengemudi tidaklah cukup untuk menekan angka kecelakaan.
Bea Cukai kolaborasi dengan Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Kalbar guna memperkuat sinergi penegakan hukum, pemberantasan penyelundupan, dan menciptakan iklim bisnis.
Takbiran dapat digelar di masjid, musala, atau tempat yang sudah dipersiapkan.
Endi mengatakan, jumlah tersebut berasal dari sejumlah satuan kerja mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polda.
ENAM kepolisian daerah (polda) menyelenggarakan Tactical Floor Game (TFG) kesiapan pengelolaan arus lalu lintas mudik serta libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan munculnya isu dan tagar Indonesia Gelap adalah rekayasa koruptor.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved