Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Palu, Sulawesi Tengah, diminta untuk segera merealisasikan bansos untuk warga sebelum menerapkan aturan new normal. Saat ini, masih banyak warga khususnya penyintas dan kelompok miskin non PKG dan BLT belum mendapatkan bansos.
"Per 1 Juni 2020, pemerintah menerapkan kebijakan new normal. Sebelum penetapan itu Pemerintah Kota Palu sebaiknya segera merealisasikan bansos yang belum selesai," terang Ketua Komisi A DPRD Palu Anggota DPRD Palu Mutmainah, Jumat (29/5).
Menurutnya, saat ini situasi krisis ekonomi semakin dirasakan oleh masyarakat Palu karena dampak korona. Utamanya bagi warga Palu yang tinggal di hunian sementara, tenda pengungsian, dan sebaran titik rentan keluarga miskin yang ada di Palu.
Legislator NasDem itu, sangat tidak setuju jika Palu masih menahan bantuan sembilan bahan pokok hanya dengan alasan berdasarkan hasil surveilense, Kota Palu berada pada kurva datar. Terlebih, Palu adalah daerah yang mengalami bencana 28 September sudah mengalami krisis ekonomi sudah hampir dua tahun terakhir yang ditambah lagi dengan wabah Covid-19.
"Hari ini tidak ada alasan bagi pemerintah Palu untuk menahan bantuan sembako hanya karena Palu tidak masuk pada wilayah menuju PSBB, Karena itu sebaiknya Wali Kota segera menginstruksikan dinas terkait untuk mengimplementasikan kebijakan bansos kepada masyarakat," ungkapnya.
Mutmainah menambahkan, saat ini ada sekitar 100 lebih ton beras di gudang pemerintah Palu. Dinsos sendiri sudah menyediakan program Bansos melalui recofunsing anggaran Covid-19 berupa bantuan sembako bagi warga Palu untuk jangka waktu 14 hari. Begitu juga dengan dinas lainnya sudah menyiapkan anggaran untuk bantu warga atas krisis ekonomi.
"Artinya, ketika kebijakan ini sudah tertera dalam dokumen anggaran melalui fungsi anggaran, sebaiknya tidak ditunda-tunda. Harus segera tunaikan kebijakan tersebut melalui bansos. Apalagi ini adalah instruksi kebijakan pemerintah pusat untuk segera direalisasikan di kabupaten/kota," pungkas Mutmainah. (R-1)
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Langkah sistematis dalam menerapkan prosedur keselamatan dinilai menjadi kunci utama dalam melindungi hak-hak dasar tenaga kerja.
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di kawasan industri strategis seperti Morowali.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
HUJAN deras mengguyur Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Minggu (11/1). Curah hujan tinggi membuat empat desa tergenang.
CIFOR-ICRAF Indonesia bersama Kelompok Kerja Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (Pokja SOLUSI) Sulawesi Tengah menggelar konsultasi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved