Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH warga Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur melakukan berbagai gerakan aksi berupa, penyegelan Kantor Desa Lela, menyandera mobil dinas pimpinan anggota DPRD Sikka dan Kadis BPMD.
Bahkan yang lebih parah lagi, warga Desa Lela ini menghadang mobil dinas Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo saat hendak melakukan
perjalanan pulang ke Kota Maumere.
Aksi nekat warga Desa Lela ini menuntut agar Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo segera mencopot Kepala Desa Lela Frederich Frans Baba Djoedje. Pasalnya, mereka menilai selama kepemimpinan Kepala Desa Lela, masyarakat tidak pernah menikmati pembangunan yang bersumber dari Dana Desa sejak 2016 hingga saat ini.
Baca Juga: Bupati Sikka Relakan Rumdinnya Jadi Area Karantina KM Lambelu
Tuntuntan warga Desa Lela akhirnya dipenuhi Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo dengan mencopot Kepala Desa Lela, Frederich Frans Baba Djoedje dengan menggantikannya dengan Penjabat Kepala Desa Lela, Yosefus A. Yance Padeng untuk menjalankan roda pemerintahan Desa Lela.
Hal ini tertuang dalam keputusan Bupati Sikka dengan nomor 219/HK/2020 tentang Penjabat Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela.
Kabaghumas Setda Sikka, Verry Awales kepada Media Indonesia melalui telepon singkatnya, Jumat (22/05) mengatakan, Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo telah menunjuk Yosefus A Yance Padeng sebagai Penjabat Kepala Desa Lela.
"Tadi pagi, Bupati Sikka telah melantik penjabat Kepala Desa Lela menggantikan Kepala Desa Lela yang lama," ujarnya.
Ia menuturkan, penjabat Kepala Desa Lela akan melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa sampai dengan ada proses pemilihan Kepala Desa Lela yang baru. "Penjabat Kepala Desa Lela yang ditunjuk oleh Bupati Sikka juga saat ini menjabat sebagai Camat di Kecamatan Lela," pungkasnya. (GL/OL-10)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved