Pemprov Sumut Diingatkan untuk Tetap Utamakan Protokol Kesehatan

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara diingatkan untuk mengedepankan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19 dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai, kebijakan yang diambil untuk membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19, justru bertentangan dengan upaya memerangi wabah virus yang berasal dari Wuhan Tiongkok tersebut.

Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik Dadang Darmawan Pasaribu terkait pasar murah sembako yang digelar Pemprov Sumut di Gedung Serba Guna, Jalan Pancing, Medan. Membeludaknya pengunjung membuat protokol kesehatan di Pasar Murah Sembako tersebut tidak dipatuhi.

"Seharusnya semua kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan massa tidak boleh dilakukan dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 saat ini. Itu menjadi ketentuan yang bahkan sudah berkali-kali diucapkan Presiden. Social distancing, physical Distancing, dan ketentuan lainnya," kata Dadang, Rabu (20/5).

Menurutnya, berbagai pihak telah mengusulkan kepada Pemprov dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut agar pelaksanaan pasar murah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pasar murah sebenarnya bisa saja dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, tinggal bagaimana memersiapkan strategi teknisnya.

Dari beberapa kasus yang diamati selama masa darurat Covid-19, cara terbaik melaksanakannya adalah dengan menawarkan secara langsung kepada masyarakat yang berhak atau sesuai data yang dimiliki pemerintah. Dengan cara ini, petugas mengantarkan langsung paket sembako murah yang diberikan atau ditawarkan. Pelaksanaan pasar murah itu pun bisa dilaksanakan secara online bekerja sama dengan pemerintahan setempat.

"Jadi, meskipun bersifat jual beli, tidak mesti orang-orang datang ke satu titik atau lokasi. Bisa saja dengan mendistribusikannya, seperti yang dilakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI," imbuhnya.

Meskipun pasar murah pada satu lokasi itu mewajibkan penerapan protokol kesehatan, seperti pemakaian masker dan menjaga jarak, menurut Dadang, hal itu sulit diterapkan. "Kita tidak bisa mengontrol bahwa protokol itu benar-benar dijalankan masyarakat yang datang. Yang namanya pasar murah pasti akan diserbu dan akan membludak," paparnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumut Ridho Haykal Amal mengungkapkan, Pemprov Sumut telah memutuskan menyetop sementara pelaksanaan Pasar Murah Sembako di Gedung Serbaguna mulai Selasa (19/5). Pasar Sembako Murah dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi terkait membludaknya warga yang datang sehingga sulit dilakukan penegakan protokol kesehatan.

Pemprov Sumut melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 menggelar pasar murah di empat lokasi secara serentak. Yakni di  Lanud Soewondo (Eks Bandara Polonia), Batalyon Zeni Tempur 1, Rumah Dinas Wali Kota Binjai dan Gedung Serbaguna Jalan Pancing. (R-1)