Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumur) akan menindang tegas masyakarat yang akan masuk ke Sumut dengan tujuan mudik. Hal itu selaras dengan kebijakan dan penegakan hukum terkait dengan penanganan penularan Covid-19.
"Polda Sumut telah membentuk 125 posko mudik di sejumlah daerah serta 25 cek poin atau posko pemeriksaan di daerah perbatasan yang harus dilalui untuk dapat masuk ke Sumut," papar Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin Siregar, Selasa (19/5).
Pada 25 cek poin itu petugas polisi akan memerintahkan masyarakat yang ingin masuk Sumut untuk kembali lagi ke tempat asalnya apabila tidak memenuhi syarat. Seperti tidak tes suhu tubuh, rapid test, surat kesehatan, dan lainnya.
Dari arah Aceh, Polda Sumut mendirikan dua pos pemeriksaan yakni di Pakpak Bharat dan Langkat Selatan. Dari arah Riau, pos penjagaan berada di Labuhanbatu Selatan. Begitu juga di Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas yang merupakan rute-rute tradisional jalan masuk ke Sumut dari Sumatera Barat.
Hingga, kini terdapat sekitar 700 kendaraan, baik roda dua, roda empat maupun bus yang sudah diperintahkan untuk kembali (putar balik). "Dari jumlah tersebut yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, yakni sekitar 300," imbuhnya.
Dalam operasi ini Polda Sumut menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Bagi Masyarakat yang tetap Berupaya dan Melawan Petugas. Ancaman UU ini adalah pidana 1 tahun penjara.
"Namun saya berharap sanksi ini tidak perlu diberikan. Mari kita taati instruksi Presiden untuk tidak mudik. Untuk TNI, Polri dan PNS secara tegas, Presiden melarang. Dan khusus untuk jajaran kepolisian, Kapolri juga telah memerintahkan tidak boleh ada seorang pun anggota Polri yang melaksanakan mudik," katanya. (R-1)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved