Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel) dan Kominte Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sepakat mempercepat strategi memulihkan perekonomian Babel dengan relaksasi pertambangan
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Babel Efredi Effendy usai menggelar audensi dengan Kominte Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Bangka Belitung (Babel) di DPRD Babel, Selasa (19/5).
Ia mengatakan, kalau ingin cepat perekonomian Babel ini pulih harus ada relaksasi atau kelonggaran aturan pertambangan khususnya timah. seperti lanjutnya mengenai dokumen RKAB dan CPI oleh pemerintah pusat dalam hal ini dirjen minerba. Namun, sebelumnya harus rapat dengan pendapat terlebih dahulu dengan gubernur Babel.
"Relaksasi ini harus kita dorong ke dirjen mineral baturbara kementerian ESDM, agar dapat keringanan kelonggaran penyusunan RKAB, S1 pertambangan itu yang kita dorong, di babel ini tidak banyak yang memiliki CPI," ujarnya
Relaksasi CPI buat RKAB ini, jelas dia, akan membuat tambang gairah kembali, memang Kepmen ini tidak bisa cepat merubah. DPRD dan KNPI mendorong bersama-bersama dengan pemerintah provinsi dan perwakilan tambang logam, agar keluarkan surat edaran memudahkan penyusunan RKAB.
Sementa anggota Komisi III, Azwari Helmi berpendapat, penanganan yang cepat dan tepat untuk pemulihan perekonomian di Babel ada sektor pertimahan, dan sudah "takdirnya" ekonomi Babel itu adalah pertimahan.
"Karena memang dari dulu, sejak zaman Belanda, banyak masyarakat bergantung hidupnya dengan timah. Sudah takdirnya Babel itu adalah timah," kata Helmi.
Terkait ini, Gubernur provinsi Babel. Erzaldi Rosman Djohan mengatakan ekspor timah tidak lancar jelas sekali berimbas terhadap perekonomian Babel."Sekarang ini timah ada, tetapi banyak yang tidak bisa jual, ini jelas sekali mengganggu perekonomian kita," kata Erzaldi.
Diakui Erzaldi, pihaknya akan lakukan beberapa rapat lagi mengenai tambang timah tersebut kendati saat ini sudah ada perbahan UU pertambangan.
"Memang sudah ada masukan mengenai misalnya RKAB agar dilonggarkan agar bisa melakukan ekspor, kendati demikian kita harus tetap sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Kendati demikian, dirinya pun sangat berharap adanya relaksasi pertambangan dari pemerintah pusat mengenai RKAB tersebut, agar dapat mempercepat memulihkan perekonomian Babel.
Ketua KNIP Provinsi Babel Muhammad Irham mengatakan dampak covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Untuk itu, yang bisa menyelamatkan perekomian Babel dalam waktu cepat adalah pertambangan timah.
"Langkah ini lebih cepat dan otomatis, tinggal mengundang pelaku usaha dan
didorong adanya relaksasi pertambangan, ini kepentingan orang banyak agar ekonomi Babel kembali pulih, sehingga semua terselamatkan dari kemiskinan," kata Irham.
Audensi KNPI Babel dengan Komisi III DPRD Babel dihadiri ketua Komisi Efredi Effendy, dan anggota Agung Setiawan, Azari Helmi dan Firmansyah Levi. (OL-13)
Baca Juga: Sejumlah Gereja Tionghoa Bantu APD Untuk Nakes di Tasikmalaya
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved