Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Perhubungan akan merehabilitasi Terminal Terpadu Amplas dan Terminal Terpadu Pinang Baris, Kota Medan, Sumatera Utara menjadi terminal yang memiliki standar seperti stasiun kereta api bahkan bandara.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumut, Putu Sumarjaya mengatakan, pihaknya telah menerima pengalihan pengelolaan Terminal Tipe A Amplas dan Pinang Baris. Saat ini progres penyerahan kedua terminal telah sampai pada tahap pelimpahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta Dokumen (P3D).
"Tugas berat menanti Kami. Sesuai visi misi Menteri Perhubungan, kedua terminal itu akan direhabilitasi menjadi modern, seperti stasiun kereta api atau bandara, Baik itu fasilitas maupun pelayanan," katanya, Jumat (15/5).
Menurut Putu, pihaknya terlebih dahulu akan merehabilitasi kondisi fisik Terminal Pinang Baris menjadi setaraf dengan stasiun diikuti perbaikan tata kelola dan prasarananya. Tahun depan, giliran Terminal Amplas yang akan direnovasi. Terminal Amplas juga diproyeksikan menjadi salah satu ikon Kota Medan serta sebagai simpul transportasi ketiga di Indonesia.
"Kami juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanannya sehingga penumpang akan merasa nyaman berada di Terminal Amplas. Untuk menjalankan manajemen terminal, kami akan merekrut personel dari lapangan dan jembatan timbang," papar Putu.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis mengungkapkan, serah terima pengelolaan terminal ini dilakukan sesuai amanat yang terkandung dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Serah terima pengalihan pengelolaan terminal seharusnya sudah
dilakukan selambat-lambatnya pada 2018. Namun karena berbagai faktorbaru dapat dilakukan di 2020. (R-1)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved