Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PELAKSANAAN pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang sudah memasuki hari ke 11 dan berakhir pada 11 Mei mendatang ternyata gagal menekan penyebaran covid-19.
Hal ini terlihat dari jumlah penyebaran pasien covid-19 di kota udang tersebut. Jumlah pasien positif covid-19 di Sidoarjo bertambah pesat setiap harinya. Data sementara hingga Jumat (8/5) jumlah pasien positif covid-19 mencapai 152 orang dan 16 di antaranya meninggal dunia. Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 214 orang dan 18 di antaranya meninggal dunia. Sementara jumlah orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 832 orang dan dua meninggal dunia.
Padahal pada 26 April 2020 atau dua hari sebelum PSBB, total pasien yang terkonfirmasi positif di kabupaten Sidoarjo baru 80 orang dengan jumlah PDP 172 orang dan jumlah ODP 662 orang.
"Target PSBB menekan penyebaran covid-19 hingga 30% sepertinya agak berat," kata Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nur Ahmad Syaifuddin, Jumat (8/5).
Baca Juga: Penumpang MRT Positif Korona, Dinas Perhubungan DKI: Belum Dengar
Menurut Nur Ahmad, melihat semakin banyak penderita covid-19 ini, pihaknya akan melakukan rapid test lebih banyak lagi. Dan rapid test ini harus dilakukan untuk mendeteksi lebih dini agar penanganannya cepat.
"Untuk itu semua harus instropeksi, semuanya, para petugas juga demikian, masyarakat juga demikian, kita harus sadar bahwasannya ini bahaya benar-benar mengancam karena perkembangannya sangat luar biasa," kata Nur Ahmad yang juga pelaksana tugas Bupati Sidoarjo tersebut.
Salah satu rapid test dilakukan di pasar-pasar, karena di sejumlah pasar ditemukan pedagang positif terpapar virus korona. Dan setelah dilakukan rapid test, ternyata juga ada beberapa pedagang yang reaktif atau diduga terpapar virus mematikan tersebut.
Diakui Nur Ahmad, tidak mudah melakukan upaya penekanan penyebaran covid-19. Sebab upaya yang dilakukan tidak bisa menyeluruh. Seperti kasus di pasar, meskipun sudah ditemukan ada yang positif, tidak bisa serta merta melakukan penutupan pasar. Sebab roda perekonomian juga tetap harus berjalan.
Demikian pula di pabrik-pabrik tidak bisa otomatis melakukan penutupan. Bisa dilakukan penutupan apabila manajemen pabrik tetap bisa membayar gaji pekerja selama mereka dirumahkan sementara.
"Kita ingin selesai mengatasi masalah covid-19, tapi kita juga tidak ingin ekonomi menjadi ambruk, ya, itu masalahnya," tegas Nur Ahmad.
Nur Ahmad juga belum bisa memastikan apakah PSBB di Sidoarjo diperpanjang atau tidak. Sebab hal itu juga harus dibicarakan dulu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (OL-13)
Baca Juga: Citilink Batalkan Penerbangan Jakarta-Solo-Jakarta
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
LAPORAN terbaru Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa covid-19 XFG atau covid-19 varian stratus menjadi varian yang paling dominan di Indonesia.
varian Covid-19 XFG atau stratus tampaknya tidak membuat orang parah dibandingkan varian sebelumnya. Namun, ada satu gejala yang khas yakni suara serak atau parau.
Kemenkes menyebut total kasus covid-19 dari Minggu ke-1 hingga Minggu ke-30 tahun 2025 sebanyak 291 kasus
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved