Bupati Gowa Pantau Langsung Penerapan PSBB

BUPATI Gowa, Adnan Purichta Ichsan, Senin (4/5) ikut memantau  pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di batas Kota
Makassar dan Gowa, tepatnya di Jalan Letjen Hertasning. Bupati berharap semua pihak mendukung PSBB itu.

Adnan mengaku, jika kebijakannya memberlakukan PSBB menuai pro dan  kontra. "Ada yang senang ada yang tidak, lantaran hal ini mengubah pola kebiasaan. Warga yang tadinya terbiasa bebas, menjadi tidak bebaskarena harus dilakukan pemeriksaan," jelasnya.

Bagi Adnan, PSBB ini untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Gowa. Ia menegaskn Pemkab Gowa ingin rantai penularan Covid-19 di wilayah kabupaten Gowa dan sekitarnya terputus.

"Di Kabupaten Gowa dalam tiga hari terakhir, mengalami peningkatan ODP (orang dalam pemantauan) yang cukup tinggi mencapai angka 400 kasus, PDP (pasien dalam pengawasan) sudah 300 lebih, yang positif dalam 3 hari dari 29 naik menjadi 38," ungkap Adnan

Karenanya, tegas Adnan, PSBB harus menjadi perhatian yang serius. "Ada kerinduan untuk bisa berkumpul, berbuka puasa bersama keluarga dan sahabat. Kerinduan untuk berkumpul salat tarawih berjamaah, kerinduan untuk berlebaran, berkumpul bersama sahabat, tidak akan mungkin dilaksanakan kalau korona terus berada di wilayah Kabupaten Gowa," urainya.

Salah satu cara untuk memutus rantai penularan Covid-19, adalah pemberlakuan PSBB. "Saya berharap kerja sama dari semua pihak, pengertian dari semua pihak berkaitan dengan pelaksanaan PSBB yang kita lakukan mulai hari ini," tegasnya.

Mengenai pendistribusian bantuan selama PSBB, Adnan mengatakan, semua masih terus berproses. Pihaknya dibantu oleh pihak TNI dan Polri melakukan pendistribusian itu. Hanya saja, di beberapa desa banyak kejadian warga yang protes karena tidak mendapatkan sembako.

Adnan menjelaskan bahwa bantuan bukan hanya berupa sembako. Ada beberapa jenis bantuan, seperti BPNT, PKH, ada sembako Covid dari Kementerian Sosial, BLT, dan sembako dari Pemkab Gowa serta sembako dari provinsi.

"Kalau yang sudah dapat salah satu dari itu, tidak lagi mendapat  sembako. Supaya pembagiannya merata. Rata-rata yang kita temukan, dia sudah dapat PKH, BPNT tapi dia juga mau sembako. Kalau semua dobel penerimaannya, tidak akan mungkin tersalurkan, tidak mungkin semua bisa mendapatkan," papar Adnan. (R-1)