26.526 Pelaku Usaha Perikanan di NTT Terdampak Covid-19

SEBANYAK 226.526 pelaku usaha perikanan dan kelautan di Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam kehilangan sumber pendapatan akibat pandemik korona (covid-19). Ratusan ribu orang tersebut berasal dari 66.525 Rumah Tangga  Perikanan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di daerah itu. Data tersebut sesuai hasil survei cepat Perkumpulan Pikul (Lingkar Belajar Komunitas Bervisi) Kupang terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil pada April 2020.

Program Manager Right to Food-Perkumpulan Pikul, Andry Ratumakin mengatakan dampak covid-19 menyebabkan NTT kehilangan nilai produksi perikanan tangkap sekitar Rp2 triliun dalam setahun.

"Penurunan jumlah tangkapan nelayan dan hasil penjualan ikan hingga 50%-75% membuat para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang umumnya tidak memiliki tabungan harus mencari cara baru beradaptasi dan bertahan hidup," katanya kepada Media Indonesia, Minggu (3/5).

Menurutnya, jumlah produksi perikanan tangkap NTT selalu naik setiap tahun, bahkan di pada 2018 mencapai 157.691 ton, kemungkinan akan menurun pada tahun ini.

Dari sisi ketersediaan protein laut, angka tersebut sangat cukup walaupun dapat berkurang hingga 50% atau sekitar 78.845,5 ton. Meskipun demikian, total kertersediaan ini sangat mungkin untuk menyokong asupan protein warga NTT yang mencapai 5.456.203 jiwa. Jika kebutuhan protein ikan setiap orang sesuai AKG sekitar 6.72 gram/hari/orang, dibutuhkan sekitar 12.860 ton ikan/ tahun. 

"NTT masih surplus sekitar 65.985,5 ton ikan," tambahnya.

Persoalannya lanjut dia, bagaimana mendistribusikan protein laut tersebut kepada warga NTT di tengah situasi pandemi yang membatasi berbagai akses. Selain itu, bagaimana pemerintah dan para pihak berupaya untuk menjaga suplay nelayan dan distribusi pangan sehat dan bergizi kepada segenap warga NTT di tengah daya beli yang juga turun.

Beberapa solusi terkait upaya jangka pendek untuk mengatasi persoalan nelayan, termasuk membuka akses distribusi protein laut bagi warga,yakni pendataan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan yang kehilangan dan terancam kehilangan pekerjaan karena penurunan pendapatan di atas 50%.

baca juga: Kasus DBD di Cianjur Renggut 3 Korban Jiwa

Selanjutnya menghubungkan produsen ikan dengan pembeli melalui pertukaran uang atau barang, membuka pembatasan akses pasar dengan protokol jelas dan tegas.

Pemerintah juga perlu mewajibkan sekitar 104.586 aparatur sipil negara (ASN) membeli hasil perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan membeli hasil tangkapan nelayan untuk disalurkan ke warga, serta melakukan mekanisme pembelian produk warga desa termasuk tangkapan  nelayan untuk menjaga perputaran ekonomi desa. (OL-3)