Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah agar bekerja keras mengatasi kemiskinan, mengingat angka kemiskinan di daerah ini masih cukup tinggi dibanding angka kemiskinan secara nasional.
"Angka kemiskinan daerah yang masih tinggi daripada nasional yaitu 13,48 persen berbanding 9,22 persen," katanya melalui Staf Ahli Mendagri, Muchlis Hamdi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 secara virtual yang diikuti kepala daerah se-Sulteng di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Senin (27/4).
Meski demikian ia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Sulteng sepanjang tahun 2019 yang mencapai 7,15 persen.
Menurutnya angka tersebut menunjukkan jika kepala daerah di Sulteng serius dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian daerah, utamanya masyarakat. "Lebih tinggi daripada nasional yaitu 5,02 persen dan angka gini rasio yang rendah yaitu 0,330 poin atau lebih rendah daripada nasional yakni 0,380 poin," ujarnya.
Dalam kesempatan itu Muchlis mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulteng, Longki Djanggola yang telah menyerahkan laporan realokasi Anggaran Pendapatan dan Bepanja Daerah (APBD) Sulteng 2020 untuk penanganan pendemi virus Korona Covid-1919 ke Mendagri pada 18 April lalu. "Ini adalah perang melawan musuh yang tidak terlihat yang pandeminya paling luas dalam sejarah umat manusia," tambahnya. (OL-12)
Lembaga Demografi UI mengungkap masih banyak lansia di Indonesia yang hidup miskin dengan kesehatan buruk masih harus terus bekerja.
Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program untuk memutus kemiskinan
Prabowo menekankan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Video bocah Gowa pungut snack pejabat usai HUT ke-80 RI viral. Fakta di baliknya ungkap ironi kemiskinan, dana publik terbuang, hingga reaksi Kapolres.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved