Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah agar bekerja keras mengatasi kemiskinan, mengingat angka kemiskinan di daerah ini masih cukup tinggi dibanding angka kemiskinan secara nasional.
"Angka kemiskinan daerah yang masih tinggi daripada nasional yaitu 13,48 persen berbanding 9,22 persen," katanya melalui Staf Ahli Mendagri, Muchlis Hamdi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 secara virtual yang diikuti kepala daerah se-Sulteng di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Senin (27/4).
Meski demikian ia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Sulteng sepanjang tahun 2019 yang mencapai 7,15 persen.
Menurutnya angka tersebut menunjukkan jika kepala daerah di Sulteng serius dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian daerah, utamanya masyarakat. "Lebih tinggi daripada nasional yaitu 5,02 persen dan angka gini rasio yang rendah yaitu 0,330 poin atau lebih rendah daripada nasional yakni 0,380 poin," ujarnya.
Dalam kesempatan itu Muchlis mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulteng, Longki Djanggola yang telah menyerahkan laporan realokasi Anggaran Pendapatan dan Bepanja Daerah (APBD) Sulteng 2020 untuk penanganan pendemi virus Korona Covid-1919 ke Mendagri pada 18 April lalu. "Ini adalah perang melawan musuh yang tidak terlihat yang pandeminya paling luas dalam sejarah umat manusia," tambahnya. (OL-12)
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved