Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemkot Denpasar melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar mengirimkan surat resmi kepada seluruh stakeholders terkait untuk
menangani para tenaga kerja yang berdampak akibat Covid-19 di Kota Denpasar.
Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Sosial Kota Denpasar atas nama Kepala Dinas Sosial tersebut ditandatangani pada tanggal 21 April 2020. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh perusahan di Bali terutama di Kota Denpasar dan bagi para korban PHK atau yang beradampak Covid19 di Kota Denpasar.
Kabag Humas dan Protokol Kota Denpasar Dewa Gede Rai mengatakan, Pemkot Denpasar akan membuka rekening gratis kepada seluruh warga Kota Denpasar yang memiliki KTP Kota Denpasar, yang selama ini menjadi korban PHK atau dirumahkan karena Covid-19. "Rekening akan dibuka secara gratis tanpa ada pungutan biaya atau saldo awal lainnya. Semua wajib membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Denpasar Jl Gajah Mada Denpasar," ujarnya.
Baca Juga: Perusahaan di Denpasar Diminta Daftarkan Tenaga Kerja di-PHK
''Tujuan pembukaan rekening melalui BPD tersebut agar Pemkot bisa menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena Covid19," tambahnya.
Penyaluran BLT itu harus tepat sasar, langsung ke rekening para pekerja yang kehilangan pekerjaannya.
Dalam surat tersebut juga diminta partisipasi dari pihak perusahaan untuk menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Pihak perusahan melalui HRD nya diminta untuk menyiapkan segala kebutuhan seperti Foto kopi KTP karyawan yang di-PHK, surat keterangan PHK atau surat keterangan dirumahkan.
Pihak perusahaan segera berhubungan dengan BPD Cabang Denpasar untuk membuka rekening karyawannya yang dirumahkan. Pembukaan rekening tersebut dilakukan tanpa ada pungutan biaya apa pun. Juga tidak perlu ada saldo awal. Setelah mendapatkan nomor rekening maka seluruh nomor tersebut disilahkan untuk dikumpulkan ke Dinas Sosial agar segera ditransfer uangnya. Besarannya sudah disesuaikan dengan ketentuan sebelumnya. (OL/OL-10)
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Sandi mengungkapkan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan materi yang beragam.
Ada beberapa langkah antisipatif yang mulai diterapkan Puskesmas Warungkondang untuk mencegah penyebaran covid-19.
Munculnya kembali covid-19 tentu perlu diantisipasi. Karena itu, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memitigasi penyebaran covid-19, terutama pada sektor pariwisata.
Saat ini, kelima pasien tersebut hanya bergejala ringan. Mereka sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Bupati memastikan terpaparnya warga tersebut saat yang bersangkutan berada di luar daerah.
Galeri menjadi catatan sekaligus spirit agar warga Jabar tak gentar, namun tetap waspada menghindari penularan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved