1.205 Warga Temanggung Kehilangan Pekerjaan Akibat Covid-19

Pandemi Corona Virus Disease (Covid)-19 memberikan dampak serius pada sektor tenaga kerja. Sejumlah perusahaan di wilayah Temanggung, Jawa Tengah kolaps sehingga terpaksa merumahkan pekerjanya. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, kinu sudah ada 1.205 warga yang menjadi pengangguran akibat pandemi.

"Akibat pandemi Covid-19 tentu sangat berdampak, utamanya di sektor tenaga kerja baik formal maupun informal,"ujar Kepala Disnakertrans Kabupaten Temanggung Agus Sarwono, Minggu (19/4/2020), di Temanggung.

Agus mengatakan, hingga 4 April lalu sudah ada tiga perusahaan yang merumahkan 615 pekerjanya. Selain itu dari sektor informal seperti retail, pariwisata dan konstruksi yang terpuruk juga menghasilkan 590 orang pengangguran. Dengan demikian, total sudah ada 1.205 warga yang menganggur lantaran terdampak wabah korona.

"Sampai saat ini sudah ada tiga perusahaan yang merumahkan pekerja. Sampai 4 April ada 615 orang. Inu belum termasuk yang informal seperti di sektor retail, pariwisata dan sektor kontruksi tercatat 590 yang sudah tidak bekerja," kata Agus.

Data tersebut, lanjut Agus, belum termasuk pengangguran dari sektor transportasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih dalam proses pendataan. Pihak Disnakertrans sedang berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mendata pengangguran dari sektor itu.

Kemungkinan jumlah pengangguran akan terus bertambah mengingat wabah korona masih berlangsung. "Juga di sektor tranportasi dan UMKM di mana yang data ini secara detail baru kita koordinasikan dengan OPD terkait, yang pasti dampak pekerja yang tidak lagi bekerja meningkat setiap minggu dan setiap bulan," ujar Agus.

Atas kondisi itu, katanya, pihak Disnakertrans melakukan berbagai upaya untuk membantu mereka yang terdampak korona. Di antaranya memfasilitasi pengajuan kartu pra kerja yang merupakan program dari pusat.

Pihaknya juga mengusulkan ke provinsi dan Kementerian Sosial untuk agar mereka yang menganggur mendapat bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu selama tiga bulan atau bantuan sembako sejumlah Rp200 ribu per bulan. Lalu bagi yang belum tercover pada usulan tersebut diupayakan ada bantuan tunai dari dana desa.

"Kita sudah memfasilitasi cukup banyak, akan tetapi karena pengajuan kartu pra kerja langsung oleh yang bersangkutan, kita belum tahu datanya, yang tahu dari pusat. Apabila diverifikasi dan yang bersangkutan lolos, kita juga tidak punya akses data kalau tidak diberi tahu oleh pusat,"ujar Agus. (TS/OL-10)