BUPATI Lembata Eliazer Yentji Sunur mengaku enggan menanggapi teguran yang diberikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat terkait rilis terkait warga terkena virus korona atau covid-19.
"Biar sudah, jangan ditanggapi. Pak Gubernur itu teman saya. Nanti kalau dalam sidang teleconfrence lagi, saya akan bilang, tolong Pak Gubernur, orang bodoh mau bicara, kan begitu," ujar Sunur, Sabtu (18/4).
Baca juga: Umumkan Hasil Rapid Test, Gubernur NTT Tegur Dua Bupati
Sebagai pemimpin, Sunur merasa tahu yang dibutuhkan publik. Sehingga, dia dan tim gugus tugas Kabupaten Lembata bekerja semaksimal mungkin guna melindungi rakyat dari serangan wabah mematikan covid-19.
Sunur meminta, fungsi koordinatif bersama pemerintah provinsi harus ditingkatkan dalam situasi pandemi covid-19 ini.
Baca juga: Babel Punya Alat PCR, Erzaldi: Sehari Bisa 1.000 Tes Swab
Salah satu koordinasi penting dan mendesak adalah dalam soal pengiriamn sampel tes ke laboratorium di Surabaya, Jawa Timur, agar bisa cepat diketahui hasilnya.
"Saya baru dengar kalau sampel swab diantar juga oleh petugas medis ke Surabaya. Ini kalau petugas medis kita yang sudah sedikit ini mengantar sampel swab, belum dikarantina lagi, Lembata akan kesulitan tenaga medis. Masalah juga kalau provinsi mau tunggu banyak dulu baru diantar ke laboratorium. kita akan kalah langkah dengan penyebaran virus yang sangat cepat ini," ujar Sunur.
Baca juga: Ini Bahan-Bahan APD Kedap Virus Korona Karya UII
Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat menegur dua bupati karena mengumumkan hasil rapid test orang dalam pemantauan (ODP) terkait virus korona. Teguran yang disampaikan dalam rapat melalui video conference, dua bupati itu ialah Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu dan Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur.
Anggota DPRD Kabupaten Lembata Petrus Bala Wukak mengatakan, dalam situasi pandemi covid-19, para elite tidak boleh saling melemahkan atau saling memojokkan. Saling tuding justru akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.Apalagi, hubungan kabupaten dan provinsi bersifat koordinatif.
Menurutnya, tidak salah jika Pemerintah Kabupaten Lembata mengumumkan hasil rapid test, kemudian disampaikan juga kepada pemerintah provinsi.
"Sebagai Ketua satgas covid-19, wajar kalau informasi tentang temuan hasil rapid test itu dimumkan ke publik. Ini kita menghindari segelintir orang yang memanipulasi informasi itu di medsos. Yang tahu masalah riil di lapangan adalah bupati dan wali kota. Jika hasil rapid test itu tidak diumumkan ke publik, orang akan berspekulasi tentang data dan informasi yang akan lebih meresahkan rakyat," ujar Bala Wukak. (X-15)
