Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan menaikkan anggaran untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar saat melakukan Video Conference (Vidcon) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berkenaan dengan langkah-langkah antisipasi penanganan penyebaran Covid-19. Video conference ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri terhadap hasil Sidang Kabinet Terbatas mengenai upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.
Nasrun mengatakan pemerintah daerah melakukan percepatan alokasi anggaran tertentu terkait penanganan Covid-19, refocusing (mengubah fokus) atau relokasi anggaran. Diakuinya sejak dari awal penanganan covid-19, tim anggaran pengendalian daerah (TAPD) Provinsi Sumsel telah merealokasi dan refocusing anggaran.
TAPD Provinsi Sumsel berhasil menyisir dan merasionalisasi untuk kegiatan percepatan penanganan covid-19 sebesar Rp120 Miliar. Angka ini naik Rp20 miliar dari estimasi yang pernah disebutkan Gubernur Sumsel Herman Deru sebelumnya sebesar Rp100 miliar.
"Kita (Provinsi Sumsel) telah memfokuskan dengan pelayanan kesehatan,terkait penanganan dampak ekonomi, terkait juga social safety. Rumah sakit rujukan yang dipersiapkan itu terfokus di 3 Kota, antara lain di Kota Palembang 1 di RSUD Lahat 1 dan di RSUD Kayu Agung dibantu lagi dengan 42 supporting hospital tersebar di Kabupaten/kota," ungkapnya
baca juga: Sumut Butuh Rp825 Miliar Atasi Dampak Covid-19
Menurut Nasrun, pengawasan di Provinsi Sumsel telah diketatkan. Begitu juga dengan penanganan rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan.
"Kita mempersiapkan rumah sehat di Wisma Atlet, terutama untuk pendatang yang baru datang dari daerah terpapar. Di samping ODP yang dianggap memerlukan penanganan lebih jauh. Biar kita bisa menyimpulkan apa ini bisa dilepaskan, isolasi mandiri atau harus ODP di rumah sakit atau di rumah sehat wisma atlet," pungkasnya. (OL-3)
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved