Dampak Covid-19, Surat Kabar di Sumut Nyaris Gulung Tikar

PANDEMI virus korona yang terjadi saat ini bisa berdampak pada bisnis surat kabar. Dengan nilai tukar rupiah menembus Rp17.000 per satu dolar AS, dikhawatirkan bisa menyebabkan bisnis  media cetak di Sumatra Utara gulung tikar.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut, Farianda Putra Sinik dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Hermansjah dalam pernyataan bersama PWI dan SPS  Sumut di Medan kepada wartawan di Medan, Kamis (2/4). 
Dalam pertemuan itu SPS-PWI bersama pimpinan media di Sumatra Utara mengharapkan pemerintah pusat menaruh perhatian terhadap keberlangsungan media cetak di wilayahnya, yang kini kondisinya memprihatinkan akibat pandemi korona.

"Dalam  kondisi sekarang, dengan semakin berkurangnya pendapatan iklan dan tergerusnya oplah yang dialami semua perusahaan media cetak di Sumatra Utara tentu sangat memberatkan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan pemerintah pusat membuat kebijakan khusus dengan memberikan semacam insentif. Antara lain dalam penghapusan pajak kertas koran, serta berbagai kemudahan lainnya agar media cetak tetap eksis menjalankan fungsi profesional persnya," kata Farianda Putra Sinik.

Pernyataan  serupa juga disampaikan oleh sejumlah pimpinan media di antaranya Pemimpim Umum Harian Analisa Supandi Kusuma, Pemimpin Redaksi Harian Waspada Prabudi Said, Pemimpin Redaksi Harian SIB GM. Immanuel Panggabean, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian Medan Pos  Farianda Putra Sinik, Pemimpin Umum Harian Berita Sore Teruna Jasa Said,Pimpinan Umum Harian Tribun Dayan Syarief, Pimpinan Umum Sumut Pos Pandapotan MT. Siallagan, Penanggungjawab Harian  Mimbar Umum  Jalaluddin, Pemred Harian Realitas Zultaufik, PU/Pemred Sumut-24 Ryanto Agly, Pemimpin Umum Harian Orbit Mahsin Ahmad,  Pemimpin Umum Harian Metro 2,4 T.Hasyimi, Pemimpin Redaksi Harian Andalas Agus  Salim Ujung.

"Kami sedang menghadapi situasi sulit dan hal ini makin diperparah dengan wabah Covid-19 yang mengakibatkan pasar pembaca media cetak  semakin berkurang," tambah Farianda.

Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dalam  menyelamatkan bisnis media cetak. Apalagi sejarah bangsa ini tidak bisa lepas dari peran media cetak yang ikut andil dalam merebut dan  memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Media cetak sebagai bagian dari pers perjuangan adalah bagian dari sejarah bangsa.

"Kita tidak bisa memungkirinya dan jangan sampai media cetak  hanya akan menjadi catatan sejarah saja. Pemerintah harus segera memberi solusi agar keberlangsungan media cetak bisa bertahan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih ini," tambahnya.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah tambahnya, adalah dengan memberi penghapusan pajak kertas, atau setidaknya memberi keringanan dalam bentuk dispensasi pajak. Bentuk lain lagi juga bisa diberikan stimulus agar usaha penerbitan media cetak bisa bertahan.

"Sebagai Ketua SPS Sumut saya sudah menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, namun belum ada respons positif sampai saat ini,. Harga kertas terus melambung seiring melemahnya rupiah," katanya.

baca juga: Masyarakat Dayak Gelar Ritual Tolak Bala

Selain pemerintah pusat, PWI dan SPS Sumut juga meminta Pemerintah Provinsi (daerah) memperhatikan kehidupan media cetak di daerah ini yang  sudah diambang kebangkrutan.

"Tidak saja melalui bantuan peningkatan profesionalitas kewartawanan sebagaimana dilakukan selama ini dalam program Uji Kompetensi Wartawan (UKW), tapi juga menaruh perhatian dalam hal berbagai kemudahan dan insentif. Pemprov Sumatra Utara, jajaran Pemerintah kota dan kabupaten diminta untuk tetap berlangganan surat kabar dan kerja sama lainnya yang saling menguntungkan kedua belah pihak," kata Ketua PWI Hermansjah. (OL-3)