Hadapi Covid-19, Pemkab Musi Banyuasin Susun Ulang APBD 2020

UNTUK menangani dampak sosial ekonomi akibat virus korona, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyiapkan sejumlah skema stimulus untuk menjaga roda ekonomi masyarakat agar tetap berjalan.

Bupati Muba Dodi Reza Alex mengatakan Pemkab Muba akan menyusun ulang APBD 2020 untuk memperkuat ketahanan ekonomi pada masyarakat, terutama menyisir 30 persen anggaran yang belum terealisasi, seperti dari honorarium, perjalanan dinas dan pengadaan. Dan pada Musrenbang ini, Dodi menegaskan percepatan pengurangan kemiskinan akan dilakukan melalui hilirisasi industri dan inovasi.

"Kita susun ulang APBD 2020 maupun perubahan nantinya untuk memperkuat ketahanan ekonomi pada masyarakat, seperti memperkuat bantuan bantuan sosial kepada masyarakat dalam hal ini, baik tunai maupun non tunai sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri," ungkap Dodi saat membuka kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Muba tahun 2021, Selasa (31/3).

Berkaitan dengan hal Covid-19 ini, Dodi meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Muba untuk segera melakukan real anggaran 2020 dan repetisi. Dan anggaran 2020 untuk mempersiapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak artinya jaring pengaman sosial bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin di Muba sudah menjadi tema untuk tahun 2021.

"Kita Musi Banyuasin ini juga harus waspada walaupun masih ada ruang untuk merawat tetapi kalau terjadi lonjakan kasus ataupun kiriman pasien dari Kabupaten/Kota yang lain bagaimanapun kita harus menerima. Oleh karena itu, saya minta bersama-sama Kepala Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu persiapan, jika perlu selain  wisma atlet, gedung gedung lainya yang bisa kita persiapkan dari sekarang semuanya harus persiapkan dengan sarana prasarana yang memadai, selanjutnya tenaga medis kita yang memang harus siap," ungkapnya.

Sementara, Kepala Bappeda Muba Zulfakar menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang tersebut merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017.

baca juga: Polresta Sidoarjo Semprot Disinfektan di Pintu Masuk Kota

Zulfakar juga dalam kesempatan ini, menyampaikan ada 4 prioritas daerah diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing melalui inovasi dan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, selanjutnya peningkatan konektivitas, infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan. (OL-3)