Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
LIMA dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang akan menggelar pilkada serentak pada September mendatang masuk kategori daerah rawan atau sebagai zona merah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus mengawasi kelima zona merah tersebut.
Lima kabupaten yang masuk kategori rawan saat pilkada mendatang ialah Seluma, Bengkulu Utara, Kepahiang, Kaur, dan Rejang Lebong. "Kerawanan dalam pilkada berkaitan dengan keberpihakan aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung dan memfasilitasi peserta pilkada, politik transaksional pasangan calon, tim kampanye dan tim sukses, penggunaan media sosial dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta penyusunan daftar pemilih yang tidak akurat," kata Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu Patimah Siregar, kemarin.
Menurutnya, daerah yang masuk zona merah tersebut ditetapkan berdasarkan pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya. Oleh karena itu, petugas Bawaslu akan melakukan pengawasan ketat di lapangan bersama stakeholders terkait.
Selain itu, Bawaslu juga berharap Polri, TNI, dan BIN, terus menguatkan koordinasi untuk mencegah konflik horizontal dan vertikal. Tiga daerah lainnya yang akan menggelar pilkada ialah Kabupaten Mukomuko, Lebong, dan Bengkulu Selatan.
Sementara itu, Golkar Bali gencar membangun komunikasi dengan empat partai politik (parpol) sebagai upaya membangun koalisi besar dalam menghadapi pilkada serentak di enam kabupaten/kota. Empat parpol yang diajak komunikasi tersebut ialah Partai Demokrat, NasDem, Hanura, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Inisiatif Golkar membangun koalisi sekaligus untuk menghindari kotak kosong di sejumlah pilkada yang terkesan kurang percaya diri mengusung pasangan calon. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Bali Komang Suarsana mengatakan komunikasi dengan empat parpol terus ditingkatkan. (MY/RS/AD/N-1)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved