Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
MEREBAKNYA Covid-19 di Asia, membuat pemerintah menahan diri dalam melakukan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) terutama ke Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Untuk PMI yang sekarang di negara-negara setempat diminta berhati-hati serta waspada terhadap infeksi virus korona.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sukmo Yuwono mengungkapkan bahwa meski tidak ada moratorium pengiriman pekerja migran, tetapi pihaknya menahan diri.
"Kalau pengiriman tidak di-cancel, belum ada moratorium. Namun, kita menahan diri, melihat situasi di lapangan. Terutama pengiriman ke Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Taiwan dan Singapura," jelas Sukmo di sela-sela Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (4/3).
Misalnya, untuk Korea Selatan, sampai sekarang sudah ada 23 ribu pekerja yang terseleksi. Sebetulnya pemerintah Korea Selatan masih membuka, namun pemerintah tetap menahan diri untuk pengiriman. Semuanya harus melihat situasi yang berkembang saat sekarang.
Menurutnya, pemerintah melalui perwakilan di luar negeri telah melakukan sosialisasi dan meminta mereka berhati-hati.
"Misalnya, kalau ada libur, boleh diambil, boleh tidak. Yang penting menghindari kerumunan. Selain itu, pemerintah juga telah mengirimkan masker-masker yang dibagikan secara gratis kepada mereka," ujarnya.
Dikatakan oleh Sukmo, pemerintah juga terus melakukan pemantauan kepulangan PMI. Namun demikian, yang penting adalah pemantauan di negara asal.
"Jika memang tidak sehat, tentu tidak dapat pulang. Namun, sampai sekarang PMI yang ada di negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Hong Kong tidak mengalami kepanikan. Namun, mereka tetap harus waspada. Hanya ada satu PMI yang positif yakni di Singapura dan sekarang sudah sembuh. Untuk negara lainnya, masih belum ada," ujarnya.
baca juga: Bandara Bengkulu Tambah Petugas KKP Antisipasi Korona
Salah satu fokus pemantauan adalah di Korea Selatan yang kini tengah melonjak kasusnya. Apalagi PMI yang berada di Korea Selatan jumlahnya cukup besar, hingga puluhan ribu.
"Pemerintah telah pastikan untuk melakukan pengawasan dan hotline sudah disiapkan," tandasnya. (OL-3)
Tingginya kasus perdagangan orang di daerah tersebut merupakan dampak dari tidak terpenuhinya hak dasar warga.
Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan sebanyak 100 balai latihan kerja akan didirikan.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya upaya pencegahan eksploitasi pekerja migran Indonesia.
LIMA pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lembata, Kamis (24/10) menyampaikan gagasan, strategi, visi, misi, serta keberpihakannya pada isu buruh migran.
Isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengemuka belakangan ini merupakan salah satu dari hasil perjuangan aktivis buruh migran.
Renstras BP2MI diharapkan jawab tantangan pekerja migran di masa depan
Kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor perumahan mendorong kolaborasi baru antara kalangan pengembang dan institusi pendidikan vokasi.
KORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap responsif terhadap setiap laporan masyarakat.
PENGUATAN link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri dinilai menjadi kunci dalam mengoptimalkan kualitas pertumbuhan tenaga kerja.
Jika SPPG yang sudah beroperasi sudah mencapai 21.000 SPPG, maka, 987.000 orang tenaga kerja telah terserap secara langsung di daput-dapur MBG.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pendatang baru pasca Idul Fitri 1447 H mempersiapkan diri dan memiliki skill, seiring ekonomi Jakarta yang tumbuh positif.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja nasional menunjukkan tren membaik pada November 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved