Semua Pihak Diminta Tekan Kerawanan Pilkada

KABUPATEN Karawang menempati urutan pertama dalam daftar kerawanan pemilihan umum (pemilu) di Jawa Barat (Jabar). Karawang mengantongi skor indeks kerawanan pemilu (IKP) sebesar 63,77.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang, Charles Silalahi, menyebutkan penilaian tersebut berdasarkan IKP yang dirilis Bawaslu Republik Indonesia.

"Dari delapan kabupaten/kota di Jabar yang menggelar Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2020, Karawang yang paling teratas kerawan-annya," ungkap Charles, kemarin. Dia melanjutkan, secara nasional, dari 270 kabupaten/kota yang mengikuti Pilkada 2020, IKP Karawang berada di urutan ke-16 dan masuk tiga besar di Pulau Jawa.

Penghitungan IKP didasarkan pada berbagai hal. Pertama, dimensi konteks sosial dan politik (KSP) yang terdiri atas keamanan lingkung-an, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, serta relasi kuasa di tingkat lokal. Pada dimensi ini Karawang memiliki skor 67,02.

Lalu, dimensi yang terkait dengan pemilu yang bebas dan adil, mencakup hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu. Pada dimensi ini Karawang memiliki skor 51,97.

"Lalu dimensi kontestasi, terdiri atas hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Skor IKP Karawang pada dimensi ini sebesar 67,40. Keempat ialah dimensi partisipasi yang terdiri atas partisipasi pemilih, partai politik, dan publik. Karawang memiliki skor 74,81 pada dimensi ini," terangnya.

Terpisah, Kepala Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) Satriadi mengungkapkan IKP pemilihan gubernur (pilgub) Kalteng menempati posisi ke-6 dari 9 provinsi yang melaksanakan pilgub serentak. Kalteng mengantongi skor IKP sebesar 70,08.

Untuk pilkada tingkat kabupaten, lanjut Satriadi, Kabupaten Kotawaringin Timur menempati urutan ke-4 dengan skor 72,48. Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan pilkada provinsi masuk kategori rawan tinggi.

"Oleh karena itu, pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada dibutuhkan secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan," imbuhnya.

Netralitas ASN

Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, berencana memberi arahan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu dilakukan karena adanya potensi kerawanan di setiap desa maupun kecamatan untuk memenangkan pasangan calon tertentu demi jabatan.

Komisioner Bawaslu Tasikmalaya, Dodi Juanda, mengatakan pihaknya akan terus memonitor ASN, mulai masa tahapan hingga kampanye berlangsung. Mereka, lanjutnya, sangat rentan ikut terlibat dalam upaya menyukseskan satu pasangan calon.

"ASN di Kabupaten Tasikmalaya bisa disebut rentan melakukan pelanggaran jika dilihat dari IKP. Di sisi lain, petahana di Tasikmalaya tetap akan maju di Pilkada 2020 dan tentunya dikhawatirkan juga menimbulkan ketidak-netralan. Tapi, Bawaslu akan memantau keterlibatan para ASN tersebut," tegasnya. (SS/AD/BB/PO/RF/AS/MT/N-3)