Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Amirsyah Tambunan mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan penggelapan dana Masjid Raya Sumatera Barat.
"Penggelapan ini harus diusut tuntas. Oknum ini jika terbukti harus diberi sanksi untuk efek jera. Apalagi dana infak sodaqoh masjid," kata Amir ditemui di Gedung MUI, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, kasus dugaan penyelewengan dana masjid itu menjadi pelajaran bagaimana seharusnya dana umat dikelola dengan baik secara transparan dan akuntabel.
Dengan begitu, kata dia, dana umat bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Tidak kalah penting juga adalah perlunya penguatan manajemen organisasi masjid sehingga peluang terjadinya penggelapan dapat ditekan.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Mardi mengatakan sedang menangani oknum ASN Provinsi Sumbar yang diduga melakukan penggelapan.
Iia mengatakan oknum ASN berinisial YRN diduga menggelapkan uang milik negara dan umat bernilai lebih dari Rp1,5 miliar lebih. Rinciannya, Rp862 juta milik Masjid Raya Sumatera Barat, uang ABPD untuk Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumbar Rp629 juta dan uang pajak Rp56 juta.
Wasekjen MUI Amirsyah mendesak perlunya tata kelola keuangan dan manajemen yang baik bagi masjid salah satu instrumennya adalah lewat ormas Dewan Masjid Indonesia (DMI).
"Saya sarankan ke DMI, Pak Jusuf Kalla mantan Wapres sebagai pemimpinnya, agar masjid dikelola dengan tata keuangan transparan akuntabel. Manajemen organisasi juga perlu diperkuat," kata dia.(OL-4)
PT Kereta Api Indonesia II Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel, termasuk kegiatan menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved