Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Provinsi Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan menegaskan permintaan pembagian saham PT Timah Tbk sebesar 10% bukanlah untuk kepentingan sektoral saja melainkan untuk kesejahteraan masyarakat Babel.
Hal tersebut disampaikan Erzaldi Rosman Djohan saat menghadiri acara Primetime News Metrotv, Sabtu (8/2).
Erzaldi mengatakan Pemerintah Provinsi Babel dalam hal ini tidak meminta-minta karena menurutnya saham itu adalah hak mereka.
"Dasarnya jelas dan dijamin dalam UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Erzaldi dalam acara tersebut.
Baca juga: Abrasi Pantai Galesong Membuat Rumah Penduduk Terancam
Erzaldi pun mempertanyakan, apa yang membedakan Babel dengan daerah lain, tempat BUMN sudah berbagi saham 10%. Tetapi, imbuhnya, kenapa PT Timah belum bersedia.
"Saya ambil contoh, Semen Padang, Freeport di Papua, PT Bukit Asam di Sumsel, dan lain-lainya sudah berbagi saham," ungkap Erzaldi.
Untuk menggapai keinginan mendapatkan saham 10%, dijelaskan Erzaldi daya upaya dan usaha seperti rapat khusus bersama komisi VI DPR RI sudah dilakukan,
"DPR RI, Insyallah menyetujui kita mendapatkan saham PT Timah 10% ini," ujarnya.
PT Timah disebutkan Erzaldi sudah menggarap lahan di Babel sepertiga wilayah, sedangkan untuk menggerakkan roda industri sudah berlangsung cukup lama.
"Sudah sepantasnya masyarakat Babel mendapatkan hak atas penggunaan wilayah kami, untuk kesejahteraan masyarakat, ini sangat logis dan tidak mengada-ngada," tegasnya.
"Jangan sampai keberadaan PT.Timah justru menjadi hambatan pembangunan seluruh wilayah Babel di seluruh kabupaten/kota," terangnya.
Ia kembali menegaskan, apa yang dilakukan Pemprov Babel ini, semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Babel khususnya dalam hal pemerataan dan percepatan pembangunan.
"Masyarakat Babel tidak perlu khawatir dengan menipisnya cadangan timah ini, Babel masih memiliki kandungan logam tanah jarang atau mineral ikutan yang jauh lebih memiliki nilai harga melebih timah," tuturnya.
"Perjuangan ini tidak akan begitu saja berhenti disini, kami akan tuntaskan sampai keinginan kami terwujud,"janji Erzaldi.
Erzaldi menambahkan, sebelum reformasi, PT Timah selalu membantu keuangan daerah, makanya Babel ingin kerja sama dengan saham 10% tersebut,
"Dengan memiliki saham 10% akan lebih mencairkan hubungan PT.Timah dengan masyarakat, hubungan dengan masyarakat akan baik, jangan sampai nanti setelah timah habis, hanya meninggalkan kerusakan saya, jadi sebelum terlambat kami ingin dapat saham 10% dari kepemilikan saham pemerintah 65%,"terangnya.
Sementara, Komisaris Utama PT. Timah Tbk Fachry Ali menegaskan jika melihat ke Freefport maka sangat layak Babel mendapatkan saham sebesar 10%,
"Layaklah dapat saham 10%, konsekuensinya jika rugi alami kerugian, jika untuk ikut menikmati keutungan,"kata Fachry.
Untuk mendapatkan Saham PT Timah ada dua jalur, pertama profesional antara Pemprov dan PT Timah, kedua jalur politik.
Ia menambahkan RUPS PT.Timah. Senin (10/2) tidak membahas masalah permintaan saham 10%,
"RUPS ini untuk pergantian Komisaris dan Direksi PT Timah, agendanya tunggal," ujarnya.
Ketua Lembaga Adat Melayu Babel Bustami Rahman menegaskan jangan sampai PT. Timah sudah nambang pergi begitu saja.
"Jangan sampai PT Timah ini Good By My Love, permintaan saham 10% ini adalah Hak Babel," tegas Bustami. (OL-1)
Operasi pencarian penambang yang diduga terperangkap di bekas area galian tambang Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlangsung dalam kondisi berisiko tinggi.
Putra Donald Trump adalah salah satu investor di tambang 'unsur tanah jarang' pertama di pulau Arktik tersebut.
PT Geo Mining Berkah (GMB), perusahaan konsultan pertambangan, memperkuat perannya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul di sektor tambang.
Rizki menilai pernyataan Panji telah merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Ketiga kontrak tersebut mencakup proyek jasa pertambangan di Halmahera dengan nilai kontrak senilai Rp602 miliar yang merupakan pekerjaan tambah atas proyek eksisting.
Ketua KomjakĀ Pujiono Suwadi mengapresiasi capaian pemulihan aset negara oleh Satgas PKH namun itu dinilai masih jauh dari kerugian negara di bidang sumber daya alam
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved