Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PEGAWAI Negeri Sipil atau Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Pidie malas masuk kantor. Sebagian mereka datang terlambat dan sebagian lainnya lalai di luaran kantor dengan berbagai alasan.
Amatan Media Indonesia di sekretariat Pemkab dan Kantor Bupeti Pidie, misalnya, dari jumlah 141 Pegawai setempat hanya sekitar 25 orang yang sering hadir tepat waktu untuk mengikuti apel pagi sekitar pukul 08.00 WIB. Itu sebagian besar ialah pegawai honorer.
Sebagian besar PNS lainnya, dari data yang ada kerap datang terlambat atau tidak menghiraukan tugas sebagai abdi negara. Lebih parah lagi, banyak diantara PNS yang tidak masuk kantor tersebut klayapan di jalan raya dengan berbagai alasan. Misalnya mau antar jemput anak bersekolah atau mengantar istri belanja di pasar.
Banyak pula ditemui PNS dengan seragamnya, tengah nongkrong di warung kopi saat jam kerja. Ada juga yang datang ke kantor pada pukul 08.00 Wib, lalu paraf absen atau ikun apel pagi sebentar, kemudian langsung duduk di warung kopi hingga menjelang siang.
Padahal setiap instansi dilingkungan Pemkab setempat sudah tersedia minuman kopi, teh dan kue atau snak (makanan ringan). Bahkan ada instansi yang menyediakan nasi siang. Tapi kebiasaan ngobrol lama-lama di warung sulit dihilangkan.
Mereka yang rajin kerja dan menyelesaikan tugas abdi negara para honorer. Mereka takut, kalau malas takut dikeluarkan dari instansi pemerintah setempat.
"Ada yang sudah menjadi kebiasaan pagi-pagi sudah ngopi di warung hingga menjelang siang. Pas siang alasan jemput anak di sekolah, kemudian setelah siang tidak juga bekerja efektif. Bahkan ada yang balik ke kantor sebentar saja untuk absen pulang pukul 05.00 Wib" tutur Abdullah, pemerhati masalah sosial di Aceh, kepada Media Indonesia, Sabtu (1/2).
Sebelumnya Bupati Pidie Roni Ahmad, saat melantik Sekda Idhami pada Kamis 28 November 20019, mengatakan agar menertibkan ASN yang tidak disiplin. Kemudian dilakukan evaluasi kinerja mereka. Bagi yang tidak mencapai target akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Anehnya penyataan Bupati Roni Ahmad tidak direspon dengan baik oleh jajaran pegawai setempat. Ternyata para PNS tersebut hanya menikmati fasilitas negara dan tidak melayani kepentingan rakyat sepenuh hati. (OL-13)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved