TIM pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan beberapa OPD yang laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya bermasalah, dan masih dalam proses pemeriksaan.
"Itu masih sementara dikembangkan. Mungkin kesalahan catatan, makanya dalam proses perbaikan, sebelum gubernur menyerahkan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban," ungkap Wahid Ikhsan, Ketua Tim Periksa BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Rabu (29/1).
Ia menjelaskan, jika masalah laporan tersebut sering terjadi karena kesalahan mencatat.
"Itu wajar terjadi dimana-mana. Mungkin juga ada yang belum diinput, pengeluaran yang belum diinput, bisa jadi nama pelapor yang masih dalam pelaporan," jelas Wahid.
Makanya kata Wahid, BPK memberi arahan, jika terjadi kesalahan-kesalahan, akan dikoreksi semua.
"Masih ada waktu melakukan perbaikan sebelum laporan disampaikan laporan pertanggungjawaban. Batasnya sampai 31 Maret 2020," katanya, sebelum diperiksa BPK.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Sulsel, Salim AR mengaku jika laporan keuangan semua OPD di Sulsel sudah clear. Kecuali di Badan Penghubung Pemprov Sulsel. "Di situ terjadi bayar dua kali kepada rekanan di Bali,dan itu harus kembali. Kalau itu selesai, semua beres, clear," tukasnya.
baca juga: Bupati Lamongan Pastikan Tiga Mahasiswa di Wuhan Sehat
Karenanya, lanjut Salim, pekan ini, Inspektorat akan bantu BPK untuk mereview pengelolaan keuangan OPD di lingkup Pemprov Sulsel, agar semua selesai dan clear seperti yang diminta BPK.
"Kita inging kembali dapat penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian)," lanjutnya. (OL-3)
