Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
JUMLAH peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Surakarta, Jawa Tengah, bertambah 525 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengingatkan bahwa PKH bukan untuk seumur hidup. Oleh karena itu KPM harus bisa memanfaatkannya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.
"Kalau sudah mandiri, jangan lagi jadi peserta PKH. Saya ingatkan kalau sudah mampu jangan mengaku miskin," tegasnya saat menyerahkan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada perwakilan KPM PKH baru di Pendapa Gede, Balai Kota Surakarta, Senin (27/1).
Sampai Januari 2020 ini, total peserta PKH di Kota Surakarta tercatat 15.711 KPM. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 172 KPM bila dibandingkan 2019, yakni 15.883 KPM. Rudy berharap, ke depan jumlah peserta PKH terus menurun dengan semakin banyaknya KPM yang mencapai kemandirian setelah mendapatkan pendampingan. Dia juga berharap KPM telah berhasil mandiri agar ikut membantu peserta PKH yang lain.
Untuk memastikan bantuan sosial itu tepat sasaran, Pemerintah Kota Surakarta akan melakukan kunjungan lapangan secara berkala. Dia juga meminta agar pendamping secara rutin memberikan laporan pendampingan, supaya perkembangan KPM bisa diketahui.
baca juga: Dua RS di Banyumas Siap Jadi Rujukan Pasien Virus Corona
Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Tamso mengatakan, proses penyaluran PKH terus diperbaiki. Salah satunya terkait pendataan dan sinkronisasi data, sehingga betul-betul tepat sasaran.
"Tahun ini yang mengajukan diri sebagai calon peserta ada 5.853 KPM. Setelah sinkronisasi data yang diputuskan berhak sebanyak 2.185 KPM termasuk 525 KPM baru," katanya. (OL-3)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved