Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
JUMLAH peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Surakarta, Jawa Tengah, bertambah 525 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengingatkan bahwa PKH bukan untuk seumur hidup. Oleh karena itu KPM harus bisa memanfaatkannya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.
"Kalau sudah mandiri, jangan lagi jadi peserta PKH. Saya ingatkan kalau sudah mampu jangan mengaku miskin," tegasnya saat menyerahkan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada perwakilan KPM PKH baru di Pendapa Gede, Balai Kota Surakarta, Senin (27/1).
Sampai Januari 2020 ini, total peserta PKH di Kota Surakarta tercatat 15.711 KPM. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 172 KPM bila dibandingkan 2019, yakni 15.883 KPM. Rudy berharap, ke depan jumlah peserta PKH terus menurun dengan semakin banyaknya KPM yang mencapai kemandirian setelah mendapatkan pendampingan. Dia juga berharap KPM telah berhasil mandiri agar ikut membantu peserta PKH yang lain.
Untuk memastikan bantuan sosial itu tepat sasaran, Pemerintah Kota Surakarta akan melakukan kunjungan lapangan secara berkala. Dia juga meminta agar pendamping secara rutin memberikan laporan pendampingan, supaya perkembangan KPM bisa diketahui.
baca juga: Dua RS di Banyumas Siap Jadi Rujukan Pasien Virus Corona
Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Tamso mengatakan, proses penyaluran PKH terus diperbaiki. Salah satunya terkait pendataan dan sinkronisasi data, sehingga betul-betul tepat sasaran.
"Tahun ini yang mengajukan diri sebagai calon peserta ada 5.853 KPM. Setelah sinkronisasi data yang diputuskan berhak sebanyak 2.185 KPM termasuk 525 KPM baru," katanya. (OL-3)
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved