Pemkab Klaten Sebut Penting UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan

SECARA kelembagaan, keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Anak dan Perempuan di tingkat pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Pasalnya, kekerasan terhadap anak dan perempuan kini kian marak. Maka, UPTD perlindungan anak dan perempuan dirasa perlu ada di tiap pemerintah daerah. Mendagri memberi tenggat tiga bulan kepada pemerintah daerah  untuk membentuk UPTD itu. Hingga, Pemkab Klaten belum menerima surat edarannya.

Asisten III Sekretaris Daerah Klaten, Sri Winoto, mengakui UPTD perlindungan anak dan perempuan diperlukan, tapi Pemkab Klaten belum memiliki lembaga tersebut. Untuk membentuk UPTD perlindungan anak dan perempuan, kata Winoto, perlu kajian dan analisis beban kerja, serta ketersediaan sumber daya manusia.

"Jadi, membentuk lembaga UPTD harus melalui kajian secara komprehensif. Serta melibatkan berbagai OPD (organisasi perangkat daerah) terkait," jelasnya, Selasa (21/1).

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Klaten, Much Nasir menjelaskan  pihaknya belum menerima surat perintah untuk pembentukan UPTD tersebut.

baca juga: Pulang Kampung, Buronan Tertangkap Polisi

"Meski belum terbentuk UPTD, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu program prioritas Dinsos P3AKB Klaten," kata Nasir.

Dinsos P3AKB menargetkan Kabupaten Klaten 2020 menjadi Kabupaten Layak Anak Tingkat Nindya. Karena, Klaten sudah tiga kali mendapat penghargaan tingkat Madya. (OL-3)