Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 8 kader PDIP di Bali dipecat secara tidak terhormat. Alasan pemberhentian tersebut dikarenakan telah melakukan tindakan tidak disiplin, meninggalkan acara yang sedang berlansung pada saat mengikuti Rakernas I PDIP pada 10-12 Januari 2020 di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Para kader tersebut saat ini masih menjabat sebagai pengurus di beberapa kabupaten di Bali. Dalam keterangan persnya Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Wayan Koster menyampaikan, sesuai dengan arahan DPP PDIP, kader yang dinilai tidak disiplin saat Rakernas akan diberhentikan.
"Para kader tersebut diberhentikan karena melakukan tindakan tidak disiplin, meninggalkan acara yang sedang berlansung saat mengikuti Rakernas I PDI Perjuangan pada 10-12 Januari 2020 di Kemayoran Jakarta," kata Koster di Denpasar, Kamis (16/1).
Selain memberhentikan delapan kader tersebut, DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali juga memberikan peringatan keras kepada seorang kader atas nama I Gede Purnawan, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tabanan.
"Pemberian sanksi secara tegas berupa pemberhentian tersebut, sekaligus sebagai pembelajaran bagi kader lain untuk menegakkan wibawa Partai dan membangun displin serta budaya yang tinggi di Partai dalam rangka memperkokoh partai bergerak dinamis menjadi partai pelopor," terangnya.
baca juga: Kantor BI Purwokerto Antisipasi Inflasi akibat Bencana
Adapun delapan kader yang dipecat yakni I Wayan Widnyana (Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan), I Made Suardika (Wakil Ketua Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kabupaten Tabanan), I Wayan Sudiana (Sekretaris Komisi III Kabupaten Tabanan), I Made Edi Wirawan (Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan), I Made Suarta (Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan), I Ketut Suastika (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangli), Adrimin (Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jembrana), dan I Ketut Sudiasa (Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Gianyar). (OL-3)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved