Ikut Pilkada, Iwa Gunakan Dana Suap

NASIB Iwa Karniwa ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Pada 2018 lalu, mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat itu berniat mengikuti pemilihan gubernur.

Uang Rp900 juta sudah ia gulirkan untuk pembuatan ribuan lembaran spanduk. Dana itu, belakangan, ia akui berasal dari perusahaan pengembang kawasan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Ternyata Iwa gugur sebelum berperang. Tidak ada partai yang mencalonkan dirinya sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur.  Tahun lalu, Iwa ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia dituding menerima dana dari pengembang Meikarta sebagai suap.

“Dana suap itu terjadi pada fase rancangan peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Jawa Barat pada 2017. Dana suap Rp900 juta diberikan secara bertahap, Rp100 juta, Rp300 juta dan Rp500 juta. Dana tahap 1 dan 2 digunakan untuk pembuatan banner dan spanduk, sebagai persiapan terdakwa mengikuti Pilgub Jabar,” papar Jaksa Penuntut Umum KPK, Yadyn, dalam sidang perdana kasus Meikarta dengan terdakwa Iwa Karniwa, di Pengadilan Tipikor, Bandung,  Senin (13/1).
 
Dalam dakwaannya, Yadyn menyatakan perkara ini bermula dari pertemuan pertemuan antara sejumlah pejabat dan anggota DPRD di Kabupaten Bekasi. Mereka membahas soal Raperda RDTR Jabar.

Iwa Karniwa pun dihubungi dan dimintai bantuan. Saat bertemu, Iwa meminta dana Rp1 miliar. Suap Rp100 juta dan Rp300 juta digunakan untuk membeli spanduk yang dipasang di 5 kabupaten dan kota, sisanya Rp500 juta diterima tunai oleh Iwa.

Di Kabupaten Cianjur, Inspektorat Daerah sudah memeriksa berkas dugaan penyalahgunaan Dana Desa alokasi 2019. Berkas pemeriksaan  sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Cianjur.

“Ada dua desa yang bermasalah dan sudah diperiksa. Salah satunya Desa Sulaksana di Kecamatan Sukanagara, yang berkasnya sudah berada di tangan kejaksaan,” ujar Kepala Inspektur Daerah Cianjur, Arief Purnawan.

Ia menegaskan karena berkaitan dengan masalah hukum, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi. (EM/BB/RF/N-2)