Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
OPERASI Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK mendapat apresiasi dari Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Menurutnya lembaga antirasuah ini tetap bertaring dalam menangkap pelaku korupsi. Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar mengatakan, adanya operasi tangkap tangan kepada Bupati Sidoarjo dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) membawa angin segar untuk KPK.
Sebab selama ini banyak orang ragu terhadap kinerja KPK yang baru. Dengan adanya OTT tersebut, Haris berharap kasus-kasus lama yang belum diselesaikan oleh KPK segera dirampungkan. Ia mencontohkan kasus korupsi Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi sejak 26 April 2019 dalam kasus dana alokasi khusus dan dan insentif daerah 2018 senilai Rp400 juta.
"Namun yang bersangkutan hingga kini belum ditahan dan masih menjabat sebagai kepala daerah," kata Haris Azhar di Tasikmalaya, Jumat (10/1).
baca juga: Keluarga Dijadikan Pejabat Jadi Penyakit Birokrasi
Demikian juga dengan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang sudah tiga kali mangkir dalam pemeriksaan, seharusnya ia bisa didatangkan paksa. Haris mengatakan, pimpinan baru KPK harus segera menuntaskan kasus-kasus yang belum selesai, apalagi sudah banyak orang ditetapkan sebagai tersangka.
"Jangan menunggu tahun baru Cina, biasanya hujan saat Tahun Baru Cina, keburu banjir dan KPK lupa kasus itu," kata dia. (OL-3)
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved