Penyerapan Anggaran di Kota Cirebon Dibawah 60 Persen

AKHIR tahun tinggal menghitung hari, penyerapan anggaran dari APBD Kota Cirebon masih masih minim.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, Agus Mulyadi  menjelaskan hingga hari ini, serapan anggaran di belanja langsung baru
mencapai 55,79 persen.

''Masih di bawah 60 persen,'' ungkap Agus, Kamis (19/12).

Masih minimnya penyerapan anggaran tersebut menurut Agus karena hingga kini sejumah proyek besar masih dalam pengerjaan dan belum
memasuki penagihan pembayaran.

Proyek besar tersebut diantaranya pembangunan IGD terpadu di RSD Gunung Jati yang nilainya mencapai Rp 60 miliar serta revitalisasi alun-akun Kejaksaan yang nilainya mencapai Rp 28 miliar.

''Untuk revitalisasi alun-alun Kejaksan baru menyerap sekitar Rp 13 miliar,'' ungkap Agus.

Karena belum ada ditagihkan, artinya dana tersebut belum terserap.

''Proyeknya masih berjalan saat ini,'' ungkap Agus.

Karena itu, Agus mengimbau kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkot Cirebon yang belum menyerap anggaran belanja langsung secara optimal untuk bisa segera mengajukan dokumen pembayaran.

''Kita kasih waktu maksimal hingga 27 Desember nanti,'' ungkap Agus.

Sementara itu menyinggung kejar-kejaran penyerapan anggaran yang selalu terjadi di akhir tahun, Agus juga mengakuinya.

''Disebabkan berbagai kendala,'' ungkap Agus.

Salah satunya permasalahan di lelang dan permasalahan yang ada di setiap SKPD masing-masing. Karena itu, tahun depan agar penyerapan anggaran bisa maksimal, maka proyek yang sudah memiliki Detail Engineering Detail (DED) diminta untuk langsung bisa dilelangkan di Januari 2020.

Seperti revitalisasi kota pusaka serta pembuatan replika pedati gede untuk menunjang pariwisata di Kota Cirebon. Jika sudah dilelangkan Januari, diharapkan triwulan pertama 2020 pembangunan proyek tersebut sudah bisa dilakukan.

Sementara itu Walikota Cirebon, Nashrudin Azis, juga mengakui jika pelaksanaan proyek pembangunan seringkali dikerjakan di akhir tahun.

''Karenanya jangan terulang lagi tahun depan.lelangnya harus dilakukan awal 2020,'' ungkap Azis. Karena itu Azis mengaku sudah mewanti-wanti kepada SKPD untuk memulai realisasi belanja sejak awal tahun 2020. (OL-11)