Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
JALUR Puncak II yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendesak untuk dibangun. Kemacetan di jalur Puncak I yang selama ini menjadi akses utama sudah sulit diurai meski berbagai rekayasa lalu lintas dilakukan.
“Kami (DPRD) terus ber-koordinasi dengan pemerintah pusat agar ada percepatan pembangunan jalur Puncak II,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surachman ditemui di Cianjur, kemarin.
Ia mengatakan, realisasi pembangunan jalur Puncak II terkesan terkatung-katung. Pasalnya, berbagai pertimbangan teknis dari pemerintah pusat sudah ada seandainya jalur Puncak II dibangun.
“Pembangunan jalur Puncak II sudah direncanakan sejak dulu. Malahan pembebasan lahan untuk jalur itu di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor sudah dilakukan. Namun pada era pemerintahan dulu, ada kesimpulan-kesim-pulan dan pertimbangan pembangunannya dikhawatirkan merusak konservasi alam,” jelas legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Menurut Ade, terkatung-katungnya pembangunan jalur Puncak II juga berdampak negatif bagi Kabupaten Cianjur karena daerah itu menjadi sulit berkembang. Kemacetan di jalur Puncak I sebagai akses utama dari Bogor ke Cianjur dan sebaliknya semakin parah dan sulit terurai meskipun berbagai pihak kompeten sudah melakukan berbagai upaya.
“Selama tidak ada akses alternatif utama, Kabupaten Cianjur akan sulit berkembang. Lihat saja sekarang, jalur Puncak-Cisarua, meskipun sudah dicoba diberlalukan sistem 2-1, tetap saja tidak bisa apa-apa (macet). Solusinya, jalur Puncak II harus segera direalisasikan,” bebernya.
Ia berharap realisasi jalur Puncak II bisa dilakukan mulai 2020 dan pada 2021 pekerjaan konstruksinya bisa dimulai. Meski demikian, Ade mengingatkan pembangunan jalur Puncak II agar tetap memerhatikan konservasi. “Harus ada harmoni dengan konservasi. Kalau memang untuk jalur Puncak II, fokusnya pembangunan infrastruktur jalan saja,” ucapnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Dodi Permadi mengatakan, jalur Puncak II yang ada di Kabupaten Cianjur panjangnya sekitar 11 kilometer terbagi dalam dua ruas. “Ruas Simpang Loji-Ciseureuh sepanjang 2 kilometer dan ruas Ciseureuh-Arca 8,7 kilometer,” katanya.
Menurutnya, belum terea-lisasinya pembangunan jalur Puncak II karena masih banyak hal teknis yang harus dibenahi. Di antaranya, harus ada perubahan fungsi jalan tersebut, atau harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai jalan nasional atau jalan provinsi.
Danau Toba
Sementara itu, pembangunan jalan menuju Danau Toba di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, juga harus diprioritaskan agar terkoneksi dengan jalan pantai barat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurut Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Kecamatan Muara sebagai pintu gerbang Danau Toba seharusnya memiliki jalan tol menuju pantai barat sehingga keindahan Danau Toba akan sempurna jika dihubungkan dengan pantai barat.
Nikson mengungkapkan, salah satu kendala bagi para pengujung Danau Toba sela-ma ini ialah infrastruktur jalan.
Di sisi lain, Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta mengingatkan kepada pelaksana proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerahnya agar tidak bekerja sembarangan. Pihaknya juga sudah menugaskan pelaksana agar merawat infrastruktur jalan semasa pemeliharaan dengan sebaik-baiknya. (BK/RS/JH/N-1)
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved