Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua mengaku memindahkan pemeriksaan di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, dengan alasan keamanan. BPK Papua kemudian memindahkan pemeriksaan ke Kabupaten Supiori dan Kabupaten Merauke. Kepala BPK Papua, Paula Simatupang mengatakan petugas sudah melakukan pra pemeriksaan di Kabupaten Jayawijaya, namun terjadi kerusuhan. Akhirnya pemeriksaan dipindahkan ke Kabupaten Supiori dan Merauke.
Pemeriksaan terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dasar dipindahkan ke Kabupaten Merauke, sedangkan bidang pendidikan ke Supiori.
"Tanpa adanya jaminan keamanan maka auditor tidak dapat melaksanakan pekerjaannya," kata Paula Simatupang, Jumat (13/12/2019).
Dia menambahkan dari hasil pemeriksaan terkait pengelolaan dana kesehatan di Kabupaten Merauke, BPK menemukan empat kasus yakni terkait masalah pengelolaan dana kapitasi, pengelolaan dana DAK kesehatan, pengelolaan dana bidang kesehatan lainnya (selain dana kapitasi dan DAK) serta pengelolaan droping barang dari APBN
dan APBD provinsi serta penempatan tenaga nusantara sehat.
Untuk hasil pemeriksaan yang dilakukan di Merauke, BPK merekomendasikan beberapa hal di antaranya memerintahkan kepala dinas kesehatan untuk membuat perhitungan skala prioritas kebutuhan sebelum melaksanakan kegiatan dari DAK bidang kesehatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
baca juga: Seorang Warga Barito Timur Tewas Tersambar Petir Saat Main HP
"BPK juga menginstruksikan PPK untuk memenuhi segala kewajiban administrasi terkait dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang kesehatan," lanjut Paula seraya mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan LHP kepada Pemda dan DPRD Merauke. (OL-3)
Tiga saksi itu merupakan pihak swasta yakni Fujika Senna Oktavia, Fitriyani Nugroho, dan Mochamad Riza Ghozali. Pemeriksaan dilakukan di luar Jakarta.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved