BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua mengaku memindahkan pemeriksaan di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, dengan alasan keamanan. BPK Papua kemudian memindahkan pemeriksaan ke Kabupaten Supiori dan Kabupaten Merauke. Kepala BPK Papua, Paula Simatupang mengatakan petugas sudah melakukan pra pemeriksaan di Kabupaten Jayawijaya, namun terjadi kerusuhan. Akhirnya pemeriksaan dipindahkan ke Kabupaten Supiori dan Merauke.
Pemeriksaan terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dasar dipindahkan ke Kabupaten Merauke, sedangkan bidang pendidikan ke Supiori.
"Tanpa adanya jaminan keamanan maka auditor tidak dapat melaksanakan pekerjaannya," kata Paula Simatupang, Jumat (13/12/2019).
Dia menambahkan dari hasil pemeriksaan terkait pengelolaan dana kesehatan di Kabupaten Merauke, BPK menemukan empat kasus yakni terkait masalah pengelolaan dana kapitasi, pengelolaan dana DAK kesehatan, pengelolaan dana bidang kesehatan lainnya (selain dana kapitasi dan DAK) serta pengelolaan droping barang dari APBN
dan APBD provinsi serta penempatan tenaga nusantara sehat.
Untuk hasil pemeriksaan yang dilakukan di Merauke, BPK merekomendasikan beberapa hal di antaranya memerintahkan kepala dinas kesehatan untuk membuat perhitungan skala prioritas kebutuhan sebelum melaksanakan kegiatan dari DAK bidang kesehatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
baca juga: Seorang Warga Barito Timur Tewas Tersambar Petir Saat Main HP
"BPK juga menginstruksikan PPK untuk memenuhi segala kewajiban administrasi terkait dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang kesehatan," lanjut Paula seraya mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan LHP kepada Pemda dan DPRD Merauke. (OL-3)
