Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA dari 62 program pembangunan di Sulawesi Selatan (Sulsel) 2019 belum terealisasi atau serapan anggaranya nol persen.
Dua program tersebut adalah Program Penyediaan dan Pengelolahan Air Domestik Regional, yang realisasi anggarannya baik keuangan atau fisiknya hingga triwulan empat tahun ini masih nol persen. Kemudian program pelayanan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) realisasi keuangannya masih nihil namun fisiknya 50 persen.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tiga program prioritas lainnya, yang realisasi anggarannya sudah mendekti 100 persen, baik keuangan dan fisik.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengaku, sangat yakin jika serapan anggran Rp9,9 triliun untuk 2019 hingga akhir tahun bisa maksimal. "Saya yakin bisa bagus hingga akhir Desember,'' paparnya.
Hanya saja ternyata, Nurdin menyeselkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang melakukan perencanaan cukup lama. Sehingga program tidak terlaksana. Tapi ia juga tidak menyarankan OPD melakukan penawaran atau baru memulai perjaan, karena sudah tidak cukup waktu.
Sementara itu, tiga program prioritas yang realisasi anggarannya mendekati 100 persen yakni Pembangunan Destinasi Pariwisata Halal. Realisasi keuangannya masih 98,12 persen, tapi fisiknya sudah 100 persen. Lalu Program Penataan Hutan dan Pemanfaatan hutan, dengan realisasi anggaran baik keuangan dan fisik hampir sama, yaitu 96,78 persen dan 96,8 perse. Serta Program Pendidikan Siswa Kebutuhan Khusus, dengan realisasi anggaran 96,16 persen.
Meski ada realisasi yang mendekati 100 persen. Tapi secara keseluruhan realisasi APBD Sulsel 2019 hingga triwulan keempat baru 71,08 persen dengan realisasi fisik 62,01 persen. Hal itu terlihat dari apliksi Siritta milik Pemprov Sulsel, yang melaporkan semua realisasi anggran OPD di lingkup Pemprov Sulsel. (OL-11)
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved