Rabu 20 November 2019, 20:48 WIB

Serahkan Lamaran, CPNS Labuanbajo Dipungut Rp30 Ribu

John Lewar | Nusantara
Serahkan Lamaran, CPNS Labuanbajo Dipungut Rp30 Ribu

Antara
Ilustrasi

 

PESERTA tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Labuanbajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) kecewa karena dipungut biaya Rp26 ribu hingga Rp30 ribu saat menyerahkan berkas lewat kantor pos.

Ribuan berkas pelamar itu, di bawa ke kantor Pos terdekat,tertempel pos kemudian di bawa oleh pihak pegawai Pos ke kantor BKD. Pada hal kantor BKD dengan kantor Pos hanya berjarak ratusan meter saja.

Anehnya meski pelamar berdomisili di sekitar kantor bupati Manggarai Barat tetap diwajibkan mengirimkan berkas via paket pos. Pada hal
dalam data pengumuman tidak di cantumkan adanya pemungutan biaya.

"Kami pelamar umumnya sangat kecewa dengan pola yang di mainkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di daerah ini. Mereka bersepakat agar ribuan data berkas pelamar, di haruskan kirim lewat kantor pos tak terkecuali. Dan di kenakan biaya Rp26 ribu hingga Rp30 ribu. Dari pusat bebas biaya,'' ujar Muslimin, pelamar formasi Guru.

Hal senada juga di keluhkan Maria Jurmin mengkritik pemerintah setempat telah lalai dalam prosedural. Semisal dari pusat tidak mewajibkan melalui kantor pos bagi yang berada dalam kabupaten domisili. Hal itu sangat pantas jika pelamar berada di luar wilayah.

"Yang anehnya ada biaya pengiriman sehingga di pungut biaya. Ini pungutan berlebel Pos milik BUMN. Mudahan ada syarat itu atau ketentuan itu dari pusat mewajibkan pelamar mengumpulkan berkasnya lewat paket pos. Intinya semua peserta keberatan," tegasnya.

Dia minta agar pihak terkait mengusut yang tidak beres ini atau menteri pusat segerah menegur BKD Manggarai Barat.

"Kalau alasan kantor BKD tidak bisa menampung, di kantor pos lebih kecil ukurannya dari kantor pos. Mustahil karena ini bukan ketentuan dari pusat," ujarnya lagi.

Kepala BKD Sebas Wantung mengaku, pemberkasan peserta melalui kantor pos,merupakan keputusan bersama panitia dan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah(Forkopimda).

"Ada kapolres, kejari dan pejabat daerah," ujarnya.

Dia mengaku ini keputusan bersama forum dan mewajibkan perserta mengumpulkan berkasnya kemudian mengirim lewat kantor pos. Alasan Sebas Wantung, pertama kantor BKD tidak cukup ruang, kedua kesulitan tenaga memverifikasi berkas. Ketiga antisipasi hujan berkas bisa basah.

''Soal biaya pungutan itu kewenangan kantor Pos,'' katanya.

Sebas Wantung juga menyebut tidak ada keputusan menteri mewajibkan peserta ke kantor pos. (OL-11)

 

Baca Juga

DOK MI

Penegakan Prokes, Satgas Covid-19 Cianjur Sasar THM dan Restoran

👤Benny Bastiandy 🕔Rabu 02 Desember 2020, 01:15 WIB
Sasaran operasi yustisi pendisiplinan penerapan protokol kesehatan diarahkan ke wilayah Cipanas dan Pacet yang banyak lokasi tempat hiburan...
ANTARA

Masuk Zona Merah, Temanggung Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka

👤Tosiani 🕔Rabu 02 Desember 2020, 00:32 WIB
Kepala Divisi Komunikasi dan Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Temanggung Gotri Wijianto, mengatakan penghentian simulasi KBM...
DOK MI

Kota Semarang Butuh Penambahan Ruang Perawatan Pasien Covid-19

👤Akhmad Safuan 🕔Selasa 01 Desember 2020, 23:42 WIB
"Berdasarkan data, ruang isolasi dan perawatan di 18 rumah sakit tersefia 840 ruangan yakni 750 ruangan non-ICU dan 90 ruangan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya