Jumat 15 November 2019, 18:50 WIB

Tiba di Lampung, Presiden Langsung Blusukan Layanan BPJS

mediaindonesia.com | Nusantara
 

AGENDA pertama Presiden Joko Widodo setibanya di Provinsi Lampung adalah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dr H Abdul Moeloek yang terletak di Kota Bandar Lampung pada Jumat (15/11/2019).

"Ini kunjungan mendadak, saya enggak memberi tahu ke siapapun," ujarnya seperti tertulis dalam keterangan pers Sekretariat Presiden yang diterima mediaindonesia.com.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengunjungi instalasi rawat jalan RSUD tersebut dan bertanya langsung kepada sejumlah pasien yang ada di lokasi. Presiden hendak mencari tahu tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien.

"Saya hanya ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS," kata Presiden.

Dari penuturan pasien, Presiden memperoleh informasi bahwa proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan yang ia temui di rumah sakit tersebut justru didominasi oleh peserta program BPJS Kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah yang berarti membayar iuran secara mandiri.

Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh anggaran APBN. Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN.

Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai anggaran APBD yang mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang sama.

Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60% dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung oleh negara.

"Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu," tuturnya.

Dengan proporsi tersebut, Presiden mengatakan, seharusnya defisit BPJS Kesehatan yang saat ini terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta.

"Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan," ujarnya.

Turut mendampingi Presiden dalam sidak tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Baca Juga

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas.

BPBD Aceh Barat Pastikan Kebakaran Lahan Gambut di Dua Lokasi 100 Persen Padam

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 23:24 WIB
Meski sudah dinyatakan padam secara total, pihaknya masih terus melakukan pemantauan di lokasi kebakaran guna memastikan tidak ada lagi...
Antara

BPBD: Kerugian Gempa Bali Capai Rp1 Miliar

👤Ant 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 23:01 WIB
Total ada 269 unit rumah yang rusak berat, 302 unit rumah rusak ringan, dan 39 fasilitas umum...
Ist

Intani Dukung Petani di Ciwidey dan Lembang, Bandung, Ekspor Buncis

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 21:52 WIB
Intani berkolaborasi dengan CV Berkah Alam Pasundan (BAP) membina petani dan memasarkan hasil pertanian agar para petani mendapat kepastian...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya