Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) meraih juara II Nasional, terkait Kepatuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara daerah pengelolaan dana bagi hasil.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalteng, Ermal Subhan mengatakan, penghargaan ini hasil dari PNBP ke negara dengan total Rp2 triliun lebih pada 2018.
"Semuanya itu hasil kerjasama seluruh komponen atas perintah Gubernur Sugianto Sabran dalam mengarahkan pengawasan ketat terhadap sistem kewajiban sektor pertambangan." Ujarnya.
Dan ini buah dari kerjasama semua pihak dan upaya Pemprov dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap sektor pertambangan selama ini.
"Gubernur Sugianto Sabran juga terus memantau kondisi pertambangan untuk berupaya penyelamatan sumber daya alam sektor pertambangan," tuturnya.
Dan sejak tahun 2016 lalu royalty dan kewajiban terus meningkat sampai saat ini (2019). Kami pun terus memantau dan awasi di lapangan serta sistem onlinenya.
Diungkapkan dia, penghargaan ini untuk pertama kali bagi Provinsi Kalteng terkait kepatuhan PNBP yang dinilai pada tahun 2018 lalu. Sementara untuk tahun 2019 sampai bulan ini sudah mencapai Rp1,7 triliun dari hasil royalty. Sedangkan tahun 2017 royalty mencapai Rp1,7 triliun, dan untuk tahun 2016 hanya mencapai Rp900 lebih, dan tahun 2015 paling rendah yakni Rp 531 miliar.
Ini pertamakali diterima oleh Pemprov Kalteng. Dimana pengawasan di fokuskan baik di lapangan dan sistem online memang ketat, untuk penyelamatan SDA pertambangan hingga dapat meningkatkan PAD untuk negara serta Provinsi Kalteng, kabupaten/kota. (OL-11)
PT Multi Harapan Utama (MHU) memanfaatkan momentum Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 untuk menegaskan kembali pentingnya keselamatan kerja.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mengusulkan rencana penyesuaian wilayah pertambangan (WP) Tahun 2025.
PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMSGI, terus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan pertambangannya.
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
HAKIM Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan dasar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam sidang lanjutan pengujian UU Minerba.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved