Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SEBANYAK 34 desa di kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) terindikasi bermasalah dalam pengunaan dan pengelolaan dana desa.
Kasus ini di temukan tim audit Inspektorat Mabar pada 2018 dan 2019. Terparah yakni kasus pengunaan dana desa dan syarat administrasi terjadi penyimpangan yang tak dapat di sebut tak memenuhi kepatutan.
"Termuanya antara pengelolaan anggaran dan pelanggaran dministrasi," tegas Kepala Inspektorat Manggarai Barat Siprianus Midi.
Sipri Midi menyebutkan, terkait hal itu para kepala desa di beri teguran dan berdasarkan aturan keuangan mereka di wajibkan menggembalikan keuangan ke kas negara. "Temuan itu para kepala desa mengembalikan ke kas negara," katanya.
Menurutnya, dalam runutan tugas dan fungsi inspektorat daerah saat ini lebih fokus pencegahan bersama pihak komisi pemberantasan korupsi(KPK). ''Daerah ini memiliki sistim keuangan w-budgeting sehingga apapun yang di lakukan tak dapat di utak atik lagi.Jika ada yang bermain curang disistem keuangan daerah secara otomatis tak akan merespon lantaran hal ini di pantau langsung pihak KPK,'' tegasnya.
Meski demikian sebut Sipri, sistem pelaporan bila ada temuan di tingkat kabupaten maka akan di laporkan ke gubernur. Sedangkan tingkat provinsi kelanjutannya ke pusat.
"Ada lima desa di Manggarai Barat masalah akut dana desa, duanya masuk rana pengadilan dan sudah di hukum. Sedangkan tiga lainnya upaya penggembalian uang ke daerah," katanya. (OL--11)
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved