Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 34 desa di kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) terindikasi bermasalah dalam pengunaan dan pengelolaan dana desa.
Kasus ini di temukan tim audit Inspektorat Mabar pada 2018 dan 2019. Terparah yakni kasus pengunaan dana desa dan syarat administrasi terjadi penyimpangan yang tak dapat di sebut tak memenuhi kepatutan.
"Termuanya antara pengelolaan anggaran dan pelanggaran dministrasi," tegas Kepala Inspektorat Manggarai Barat Siprianus Midi.
Sipri Midi menyebutkan, terkait hal itu para kepala desa di beri teguran dan berdasarkan aturan keuangan mereka di wajibkan menggembalikan keuangan ke kas negara. "Temuan itu para kepala desa mengembalikan ke kas negara," katanya.
Menurutnya, dalam runutan tugas dan fungsi inspektorat daerah saat ini lebih fokus pencegahan bersama pihak komisi pemberantasan korupsi(KPK). ''Daerah ini memiliki sistim keuangan w-budgeting sehingga apapun yang di lakukan tak dapat di utak atik lagi.Jika ada yang bermain curang disistem keuangan daerah secara otomatis tak akan merespon lantaran hal ini di pantau langsung pihak KPK,'' tegasnya.
Meski demikian sebut Sipri, sistem pelaporan bila ada temuan di tingkat kabupaten maka akan di laporkan ke gubernur. Sedangkan tingkat provinsi kelanjutannya ke pusat.
"Ada lima desa di Manggarai Barat masalah akut dana desa, duanya masuk rana pengadilan dan sudah di hukum. Sedangkan tiga lainnya upaya penggembalian uang ke daerah," katanya. (OL--11)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved