Bangun Papua di Segala Aspek

SEJUMLAH pihak mengapresiasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di awal periode kedua pemerintahannya ke Indonesia Timur, terutama ke Papua dan Papua Barat, pada 26-29 Oktober 2019.

Kunjungan Jokowi setelah dilantik menjadi presiden pada Minggu (20/10) itu menegaskan kembali upaya pemerintah pusat untuk memajukan kedua provinsi di ujung timur Indonesia tersebut.

Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, menilai hal itu seiring dengan visi pemerintah yang hendak membangun Indonesia dari daerah. Pembangunan infrastruktur menjadi kunci pembuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat dan meningkatkan mobilitas mereka. Pemerintah juga mendorong agar infrastruktur memperkuat perekonomian warga masyarakat di Papua dan Papua Barat.

"Selanjutnya, pemerintah perlu mendorong agar semua itu memperluas kesempatan ekonomi dan mempercepat distribusi secara berkeadilan.  Perspektif daerah perlu diberi tempat dalam setiap kebijakan. Secara partisipatoris, mereka harus menjadi subjek, bukan objek. Investasi infrastruktur diimbangi dengan pembangunan manusia agar warga tidak sekadar menonton kemajuan di wilayahnya," kata Arif melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.

Bagi anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, kunjungan Jokowi yang ke-13 kali ke Papua dan sekaligus meresmikan sejumlah proyek di sana menunjukkan keseriusan negara terhadap kemajuan di provinsi tersebut  di segala aspek. (lihat grafik).

Sumber: Tim Riset MI

"Jokowi ingin pembangunan tidak terpusat di Jawa saja, tetapi juga ke daerah-daerah terluar. Jokowi juga tidak melupakan pendekatan personal dengan hati kepada warga Papua. Kemendagri, kepolisian, TNI, PU-Pera, dan Kemenkum dan HAM diharapkan tidak menggunakan pendekatan represif maupun birokratis," ujar Tobas, panggilan akrab Taufik Basari, di Jakarta, kemarin.

Peningkatan SDM

Tokoh masyarakat Papua dari suku Amungme di Kabupaten Mimika, Yosep (Yopi) Kilangin, menaruh respek dengan kebijakan dan terobosan Jokowi dengan pembangunan infrastruktur di Papua ataupun Papua Barat.

"Hanya, pendekatan itu juga seyogianya dibarengi upaya menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu maupun sekarang. Kami berharap Presiden melihat lagi UU Otsus Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001) yang akan diubah menjadi Otsus Plus. Kekhususan Papua itulah yang harus diatur secara lebih baik," ungkap Yopi.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay, George Awi, mengakui pembangunan jembatan, jalan, pelabuhan, dan bandara semakin membuka akses warga masyarakat terhadap dunia luar ataupun sebaliknya.

"Ke depan, saya pikir yang sangat diperlukan itu pengembangan dan peningkatan kemampuan SDM orang asli Papua. Seperti pengembangan UKM, tempat latihan, atau peningkatan keterampilan yang bisa membuat orang asli Papua langsung praktik kerja," kata Awi, Senin (28/10).

Mengakhiri kunjungan kerjanya di kawasan timur Indonesia, kemarin, di Palu, Sulawesi Tengah, Presiden meninjau pembangunan hunian tetap untuk korban gempa, tsunami, dan likuefaksi pada 28 September 2018 yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

"Proses pembangunan hunian tetap segera diselesaikan. Ini ada 1.500 yang dibangun, sebelum April 2020 selesai pembangunannya. Tadi sudah saya sampaikan agar pembangunannya dipercepat. Pembangunan terkendala karena menunggu proses penyiapan lahan," tutur Presiden seusai meninjau salah satu hunian tetap di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. (Uta/Mal/HJ/MT/TB/Ant/X-3)