Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
GERAKAN Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.
Penghargaan diterima Bupati Brebes Idza Priyanti yang diwakili Wakil Bupati Brebes Narjo dan diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres RI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
"Alhamdulillah, GKB Brebes kembali diapresiasi sebagai Inovasi Pelayanan Publik oleh pemerintah pusat," ujar Narjo, Jumat (18/10).
Dengan inovasi, kata Narjo, akan muncul kebaikan dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Ribuan anak usia sekolah, tentu akan berbahagia karena kembali bersekolah dan meningkatkan derajat pendidikannya.
Setelah masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, selanjutnya GKB akan dikompetisikan ke tingkat internasional, yakni United Nation Public Service (UNPSA) 2019.
"Kita jangan berpuas diri, karena masih ada jenjang di ajang yang lebih tinggi. Teruslah berinovasi untuk bidang bidang lainnya," ucap Narjo.
Baca juga: Taspen Raih Penghargaan Top 45 Inovasi Layanan Publik
Narjo menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes telah menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Terkhusus, menaruh perhatian penuh terhadap kelangsungan pendidikan bagi anak-anak Brebes.
"Minimal, anak-anak Brebes mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA," tuturnya.
Menurutnya, Brebes dipandang telah berhasil menciptakan inovasi pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, berupa Gerakan Kembali Bersekolah. Inovasi GKB dirintis sejak 2017 dengan target 1000 anak putus sekolah dan berhasil mengembalikan sebanyak 1.212 anak Kembali Bersekolah.
Di Brebes, lanjutnya, ada 16.874 anak tidak sekolah akibat putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP dan SMA.
"Akhir tahun 2022, seluruh anak Brebes ditargetkan harus sekolah hingga jenjang SLTA, baik formal maupun nonformal," pungkasnya.(OL-5)
UNTUK melindungi data dan sistem pelayanan publik dari ancaman siber, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian meresmikan Pusat Pemantauan Keamanan Informasi Pemerintah Kota Cilegon.
ANGGOTA Ombudsman RI Robert Endi Jaweng beranggapan penambahan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk memecah arus balik Lebaran tidak akan efektif.
Hal itu agar para peserta dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat, terutama pada masa pandemi.
Tiga rumah sakit tipe D di Kota Bekasi berlokasi di Pondok Gede, Bantargebang, dan Jatisampurna
Tiga masalah krusial masih membelenggu Pemprov DKI. Anies dinilai belum mampu membenahi pelayanan, aset bermasalah, dan program yang mangkrak.
Satpas Bekasi menjadi percontohan di Indonesia untuk pelayanan terintegrasi dengan sistem daring.
Kabupaten Bandung memperoleh nilai 83,67 dengan predikat A- untuk Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
Aksi simbolik ini berkisah tentang kekerasan Orde Baru. Dari berbagai literasi, ada lebih dari 500.000 jiwa melayang,
PULUHAN ribu petani, sebagian besar dari Punjabi dan Haryana, berdemonstrasi di berbagai jalan raya di perbatasan New Delhi sejak akhir November 2020.
Desakan dari suporter tersebut juga akan disampaikan saat agenda Manajer Meeting Liga 2 yang akan digelar dalam waktu dekat.
Secara teoritis, model personalised government (Alagappa, 1995: 300) sebenarnya juga merupakan varian dari sistem otoriter.
PEMILIHAN umum (pemilu) telah menjadi mekanisme ketatanegaraan yang dipilih Indonesia untuk melakukan sirkulasi elite secara damai dan berkesinambungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved