Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
GERAKAN Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.
Penghargaan diterima Bupati Brebes Idza Priyanti yang diwakili Wakil Bupati Brebes Narjo dan diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres RI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
"Alhamdulillah, GKB Brebes kembali diapresiasi sebagai Inovasi Pelayanan Publik oleh pemerintah pusat," ujar Narjo, Jumat (18/10).
Dengan inovasi, kata Narjo, akan muncul kebaikan dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Ribuan anak usia sekolah, tentu akan berbahagia karena kembali bersekolah dan meningkatkan derajat pendidikannya.
Setelah masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, selanjutnya GKB akan dikompetisikan ke tingkat internasional, yakni United Nation Public Service (UNPSA) 2019.
"Kita jangan berpuas diri, karena masih ada jenjang di ajang yang lebih tinggi. Teruslah berinovasi untuk bidang bidang lainnya," ucap Narjo.
Baca juga: Taspen Raih Penghargaan Top 45 Inovasi Layanan Publik
Narjo menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes telah menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Terkhusus, menaruh perhatian penuh terhadap kelangsungan pendidikan bagi anak-anak Brebes.
"Minimal, anak-anak Brebes mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA," tuturnya.
Menurutnya, Brebes dipandang telah berhasil menciptakan inovasi pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, berupa Gerakan Kembali Bersekolah. Inovasi GKB dirintis sejak 2017 dengan target 1000 anak putus sekolah dan berhasil mengembalikan sebanyak 1.212 anak Kembali Bersekolah.
Di Brebes, lanjutnya, ada 16.874 anak tidak sekolah akibat putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP dan SMA.
"Akhir tahun 2022, seluruh anak Brebes ditargetkan harus sekolah hingga jenjang SLTA, baik formal maupun nonformal," pungkasnya.(OL-5)
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri memastikan pelayanan publik tetap normal pasca-OTT KPK terhadap Bupati Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek.
Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved