Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHASISWA tergabung dalam Paguyuban Dinas terkait melakukan aksi pementasan Teater Pengadilan Rakyat Jatuh Tempo di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya. Pementasan tersebut dilakukannya Kamis, (17/10) sekitar pukul 09.00 WIB. Pertunjukkan itu untuk meramaikan rapat paripurna Hari Jadi Kota Tasikmalaya ke-18.
Aksi pementasan itu menggambarkan proses hukum yang ditunggu masyarakat terhadap kasus-kasus hukum di Kota Tasikmalaya. Seperti kasus suap yang menyeret Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. KPK telah menetapkan Budi Budiman sebagai tersangka.
"KPK menetapkan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman menjadi tersangka dalam kasus suap aliran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Intensif Daerah (DID) tahun 2018 senilai Rp400 juta. Sampai sekarang ini belum ada tindaklanjutnya. Dan pemimpin sekarang ini sangat alergi terhadap kasus korupsi," ujar Koordinator Aksi Paguyuban Dinas terkait, Saeful Malik, Kamis (17/10).
baca juga:Belasan Suami Istri Berebut Kursi Kepala Desa
Pementasan yang sarat dengan tema-tema penegakan hukum dan politik ini bertujuan agar kasus-kasus yang menjerat para pejabat di Tasikmalaya tidak kadaluarsa atau dimasukkan ke kotak. Pertunjukkan drama di halaman Gedung DPRD Kota Tasikmalaya ini didukung enam pemain. Mereka memainkan sosok ketua hakim, jaksa, panitera, pembela dan tersangka.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved