Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Morando mengatakan luas kebakaran hutan dan lahan hingga Agustus 2019, mencapai 328 ribu hektar. Hal itu disampaikan usai membuka pamera Pengurangan Resiko Bencana (PRB) 2019 di Alun-Alun Taman Merdeka (ATM) Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung (Babel), Jumat (11/10).
Ia menyebutkan untuk jumlah titik api tahun ini jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.
"Kalau untuk tanggal 1-30 September data masih diproses di KLHK. Jadi belum tahu berapa luasnya," kata Doni.
Ia menambahkan pada 2015 luas karhutla mencapai 2,6 juta. Sedangkan pada 2016-2018, luas karhutla menurun karena pada saat itu cuah hujan relatif lama. BNPB bersama BPBD di daerah-daerah terdampak karhutla sudah melakukan pencegahan karhutla.
"Artinya kalau mampu mencegah, penanggulangan tidak sulit. Gambut adalah fosil batubara muda. Kalau dibiarkan gambut terbakar dalam tempo lama, buka atas tapi sampai kebawah dan itu sulit untuk dipadamkan,"ujarnya.
Di Indonesia ada enam provinsi yang memiliki lahan gambut luas dengan kedalam api lebih dari 7 meter. Kondisi semacam itu tidak mudah untuk memadamkan kebakaran gambut. Bahkan waterbombing pun hanya bisa memadamkan bagian atas. Satu-satunya yang bisa memadamkan api di kedalaman 7 meter adalah hujan.
baca juga: Kadis Perikanan Muba Jadi Tersangka Korupsi Gedung Beku
Dia berharap daerah meningkatkan kemampuan pengawasan, pencegahan dengan semangat desentralisasi.
"Semangat otonomi daerah dengan kepemimpinan daerah jauh lebih kuat dalam hal pencegahan karhutla," tambahnya. (OL-3)
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
TIM Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyelidiki kasus kebakaran di areal konsesi delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved