Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PEMPROV Jawa Tengah (Jateng) mengungkap ada sekitar 40% bantuan yang salah sasaran di provinsi setempat. Agar bantuan untuk warga miskin tepat sasaran, maka desa harus proaktif melakukan pendataan warga yang miskin. Wakil Gubernur (Wagub) Jateng Taj Yasin mengatakan sejak Februari dan Maret lalu, pemprov telah mendorong setiap desa untuk melalukan pendataan warga miskin.
"Sebab, pada 2018, ada sekitar 40% bantuan dari pemerintah pusat yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, agar bantuan sesuai dan sampai sasaran, maka perlu pendataan dari bawah. Masing-masing desa mendata warganya dan datanya nanti ditempel di masing-masing kantor desa. Itu akan lebih memudahkan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan, karena bantuannya tepat sasaran sesuai dengan data," jelas Wagub usai memimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan di Pendopo Si Panji Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Jumat (11/10).
Dijelaskan oleh Wagub, kalau dulu desa memang kesulitan melakukan pendataan karena persoalan dana. Namun sekarang, lanjutnya, sudah ada aturan untuk memperbolehkan pendataan warga tidak mampu dengan memakai dana desa.
"Jadi dana desa sudah dapat dizinkan untuk pembiayaan pendataan waga tidak mampu. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi desa untuk tidak mendata warganya. Sebab, dana tinggal dianggarkan dari dana desa," ujarnya.
Setelah dilakukan pendataan oleh desa, maka data tersebut kemudian dilaporkan ke Kementerian Sosial (Kemensos). Hasil pendataan yang dilaporkan merupakan basis data yang nantinya divalidasi dan diverifikasi.
"Pendataan oleh desa sangat penting, karena bantuan penanggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran dan diharapkan akan mempercepat pengentasannya," kata dia.
Wagub menyatakan pemprov bersama dengan pemkab di Jateng terus fokus pada pengentasan kemiskinan masyarakat.
baca juga: Keberadaan Rotan Katingan Tergerus Oleh Sawit.
"Sampai sekarang, angka kemiskinan di Jateng mencapai 10,8% atau mengalami penurunan dari tahuan-tahun sebelumnya. Pemprov terus berusaha mengentaskan kemiskinan dan diharapkan pada 2023, angka kemiskinan di Jateng turun menjadi 7%," tandasnya. (OL-3)
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved