Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
SEBANYAK 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang baru saja dilantik pada 24 September lalu, ternyata hampir setengahnya sudah mengajukan pinjaman ke Bank daerah. Sekretaris DPRD Provinsi Babel, Syaifuddin mengatakan pinjaman bagi anggota dewan tidak dilarang, karena hal tersebut sudah lazim dan kerap dilakukan para anggota dewan setiap lima tahun sekali.
"Silakan tidak dilarang bagi mereka yang mau pinjam, karena itu hak mereka. Yang penting pinjaman itu setelah mereka dilantik," kata Syaifuddin, Selasa (8/10).
Ia menyebutkan dari 45 anggota DPRD Babel priode 2019-2024 yang baru saja dilantik, sekitar 20 orang sudah mengajukan pinjaman ke Bank SumselBabel.
"Kalau mau pinjam ke Bank, anggota dewan harus mendapatkan surat keterangan dari Sekretariat DPRD yang ditandatangani saya sendiri. Nah untuk periode sekarang sudah ada 20 orang yang mengajukan pinjaman ke Bank SumselBabel," terangnya.
Dengan penghasilan kotor per bulan berkisar Rp53 Juta, anggota DPRD Babel dapat mengajukan pinjaman hingga Rp1 miliar.
"Saya rasa bisa pinjam Rp1 miliar, kalau dengan penghasilan kotor segitu,"ujarnya.
Hanya saja menurut Syaifuddin ia tidak mengetahui berapa besaran pinjaman yang diajukan 20 anggota dewan tersebut.
"Saya tidak tahu berapa karena mereka langsung berhubungan dengan pihak bank, yang jelas pinjamannya bervariasi," ungkap dia.
baca juga: Pelabuhan Baai dan Tanjung Adikarto Alami Sedimentasi Parah
Sementara, Rustamsyah anggota DPRD Provinsi Babel asal PDIP yang juga mantan Wabup Bangka mengatakan, sebelum pelantikan dirinya sudah mendapatkan brosur pinjaman yang disampaikan pihak bank ke rumah.
"Belum dilantik, saya kaget temukan brosur pinjaman dari bank, tapi alhamdullilah saya tidak tertarik untuk pinjam, karena sudah diwanti-wanti istri," kata Rustamsyah. (OL-3)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved