Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
USULAN nama pimpinan definitif DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat, periode 2019-2024 sudah fiks atau final. Tiga partai politik yakni Gerindra, Golkar, dan PKS yang notaben mendapat jatah kursi terbanyak, sudah mengusulkan nama-nama.
"Tinggal diajukan ke Gubernur Jawa Barat untuk persetujuan," kata Wakil Pimpinan sementara, Jona Arizona, Kamis (3/10).
Dari Partai Gerindra diusulkan nama Kamal Suherman, dari Partai Golkar diusulkan nama Jona Arizona, dan dari PKS diusulkan nama Wawan Juanda. Penetapan usulan nama ketiga calon unsur pimpinan definitif itu dilakukan melalui rapat paripurna Rancangan Keputusan DPRD Kota Sukabumi, Rabu (2/10) malam.
Sebelum diputuskan nama Kamal Suherman, Gerindra sempat digadang-gadang nama Momy Soraya yang sekarang ditunjuk jadi pimpinan sementara. Pada paripurna penetapan calon pimpinan definitif, Momy tak terlihat hadir.
"Ibu Momy (pimpinan sementara) sedang berhalangan hadir. Tapi berdasarkan PP Nomor 12/2018, pada ayat 35 disebutkan, pimpinan itu sifatnya kolektif kolegial," ucap Jona yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi itu.
Selain membahas pimpinan definitif, terang Jona, pada paripurna Selasa (2/10) malam, dibahas juga pembentukan fraksi-fraksi. Hanya, pembahasan fraksi-fraksi gagal diselenggarakan lantaran komposisi dari Fraksi Gerindra belum lengkap diusulkan ke Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
"Usulan nama Ketua Fraksi dari DPP Gerindra sudah ada. Tapi kan untuk komposisi fraksi-fraksi tidak hanya nama ketuanya saja. Jika lebih dari tiga orang, harus lengkap ketua, wakil ketua, sekretaris, dan tentu anggota," jelas dia.
Hasil rapat utusan partai, kata Jona, Gerindra bakal secepatnya membentuk komposisi fraksi-fraksi dan segera menyerahkan ke DPRD Kota Sukabumi.
"Kita masih menunggu. Kalau suratnya hari ini masuk, besok bisa kita paripurnakan pembentukan fraksi-fraksi," jelasnya.
Jona menuturkan pascapelantikan anggota DPRD terpilih pada 2 September lalu, unsur pimpinan sementara sudah hampir merampungkan berbagai tugas. Setidaknya terdapat empat tugas pimpinan sementara yakni memimpin rapat, menyusun tatib dan kode etik , menetapkan calon pimpinan definitif, dan memfasilitasi pembentukan fraksi.
"Semua tugas sudah kami selesaikan dalam waktu sebulan terakhir. Sekarang tinggal mengirimkan usulan nama pimpinan definitif ke Gubernur. Selanjutnya diagendakan pelantikan sambil menunggu usulan komposisi susunan fraksi dari Gerindra," ungkapnya.
Jika nanti pimpinan definitif sudah terbentuk, maka selanjutnya diagendakan membentuk alat kelengkapan dewan. Agenda ke depan relatif cukup padat karena masih ada berbagai pembahasan yang mesti diselesaikan.
"Termasuk membahas KUA-PPAS 2020. Kami akan maraton menyelesaikan berbagai agenda. Cukup padat," tandasnya.
Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS , Danny Ramdhani, mengharapkan agar pimpinan sementara bisa secepatnya memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi. Soal Gerindra yang belum menyerahkan susunan atau komposisi fraksi, menurut Danny, secepatnya harus diberikan batas waktu agar tak mengganggu pembahasan agenda lainnya.
baca juga: Jamkrindo Jamin 545 Ribu Debitur di NTT
"Mestinya, fraksi-fraksi sudah terbentuk paling lambat 1 bulan setelah pelantikan anggota DPRD terpilih. Kami berharap pimpinan sementara bisa secepatnya memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi," tandasnya. (OL-3)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved