NPHD Pemilihan Wali Kota Makassar Rp78 Miiliar

PEMERINTAH Kota Makassar, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 senilai Rp78 miliar. NPHD tersebut ditandatangani langsung Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Ketua KPU Makassar Farid Wajdih, dan Ketua Bawaslu Makassar Nursari, di rumah jabatan Wali Kota Makassar, Jalan Penghibur, Selasa (1/10) malam.

Menurut Farid, jumlah yang diajukan KPU sebenarnya Rp96 miliar, tapi mengalami rasionalisasi, sehingga berkurang menjadi Rp78 miliar. Dari jumlah tersebut, menurut Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar, porsi terbesar dalam penganggaran adalah honorarium penyelenggara adhoc, angkanya mencapai Rp20,9 miliar.

"Lalu anggaran pengadaan dan pendistribusian logistik sekitar Rp8 miliar, pemutakhiran data Rp5,5 miliar, penyuluhan dan bimbingan teknis untuk seluruh tahapan Rp4 miliar dan sosialisasi Rp3 miliar," sebut Gunawan.

Aggaran yang ada itu untuk anggaran sosialisasi dan proses pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

"Kita asumsikan ada tujuh pasangan calon yang akan mendaftar pada Pilwalkot Makassar 2020 ini," kata Gunawan.

baca juga: Presiden Kirim Bantuan ke Ambon dan Wamena

Tujuh pasang calon diasumsikan tiga pasangan usungan partai politik dan empat pasangan calon dari perseorangan. Pada Pilwalkot 1999 pasangan calon mencapai 10 pasangan. Daftar pemilih tetap (DPT) Makassar pada Pemilu 2019 lebih dari 1,1 juta jiwa. (OL-3)