Penyelundupan 360 Ekor Burung Kolibri Digagalkan

BALAI Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang berhasil menggagalkan penyelundupan 360 Ekor burung Kolibri di Pelabuhan Pangkalbalam
Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung (Babel). Minggu (29/9) sore.

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang. Saifudin Zuhri, mengatakan, sebanyak 360 ekor burung kolibri tanpa dokumen karantina dan
BKSDA tersebut rencananya akan diselundupkan ke Jakarta.

Dengan kesigapan petugas di pelabuhan yang mencurigakan muatan sebuah truk, ratusan burung mungil asal pulau Bangka tersebut berhasil digagalkan.

"Petugas kita curiga dengan muatan truk, lalu petugas melakukan pengecekan di dalam truk yang tertutup terpal tersebut, ternyata ditemukan 360 ekor burung kolibri di dalam 9 box plastik," kata Saifudin Senin (30/9).

Karena tidak dilengkai dokumen, makanya 360 ekor burung yang dikemas dalam 9 boks plastik berwarna putih itu langsung diturunkan, karena kapal
mau berangkat ke Jakarta.

Saifudin menjelaskan untuk mengirimkan burung tersebut harus dilengkapi dokumen karantina dan dokumen pendukung dari  Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

"Kita sudah kasih penjelasan kepada pemilih burung. Tapi sayang pemilik meninggalkan burungnya begitu saja,"ucap Saifudin.

Ratusan burung kolibri tersebut usai menjali pemeriksaan labotorium malam harinya dilepasliarkan di hutan lindung kawasan hutan bakau Desa Kurau,
Kabupaten Bangka Tengah (Bateng). Bangka Belitung.

Di sebutkan Saifudin. Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan pasal 6 huruf (a), setiap media
pembawa yang dibawa atau dikirim dari satu area ke area yang lain di dalam wilayah Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan sertifikat karantina.

Sedangkan pasal 6 huruf (c), dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan
tindakan karantina. Pemilik diduga telah melanggar pasal tersebut dengan ketentuan pidana sesuai pasal 31 ayat (1) pidana penjara paling lama
tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 150 juta. (OL-09)