Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN mahasiswa se Kota Tasikmalaya, menggelar aksi di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (24/9). Selain menggelar aksi, mereka juga merusak gapura di kompleks DPRD.
Koordinator aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tasikmalaya, Fikri Zulfikar mengatakan, aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut tergabung dalam aliansi peduli petani berkaitan dengan Undang-undang no 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
"Banyak petani bukannya diberdayakan tapi mereka malah diperdaya, karena sekarang ini banyak lahan pertanian semakin tergerus dan menjamurnya perumahan. Hingga mereka telah menderita atas pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah daerah," kata Fikri, Selasa (24/9).
Dalam demo itu, mereka menuntut agar terbentuk regulasi terkait kepastian dan stabilitas harga pasar, termasuk menangani para tengkulak. Sementara Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya Oslan Haerul Falah menyayangkan aksi unjuk rasa mahasiswa dilakukan dengan cara anarkis. Ia menyayangkan adanya aksi perusakan gapura DPRD.
baca juga: Indonesia Ekspor Daging Ayam dan Olahan ke Timor Leste
"Kami sangat menyayangkan aksi mahasiswa yang melakukan unjuk rasa tersebut, karena sampai gapura roboh dan kaca paripurna juga pecah. Saya meminta mereka harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Pembangunan itu dibiayai anggaran sebesar Rp15 juta. Tetapi untuk kaca yang pecah masih kita hitung," paparnya. (OL-3)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved